/photo/2023/10/06/1413812938.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil alih persoalan pencemaran limbah dengan menggandeng kepolisian. Langkah ini dilakukan karena pencemaran terjadi di banyak titik dan lintas daerah.
Hal itu diungkapkan Penjabat Gubernur Bey Machmudin saat beraudiensi dengan para tokoh Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat, Kamis, 5 Oktober 2023. Bey mengatakan, bakal ada penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti mencemari lingkungan.
“Harus ada tindakan hukum terkait limbah ini. Maka, kami akan bekerja sama dengan kepolisian, kalau perlu bersama TNI, untuk menindak pencemaran ini,” kata dia kepada wartawan usai beraudiensi.
Keluhan pencemaran lingkungan, kata Bey, tidak hanya disampaikan di Kabupaten Bekasi melainkan daerah lain yang sungainya melintasi kawasan industri. Dari penelusuran pemerintah daerah setempat, limbah yang mencemari sungai itu berasal dari daerah lain sehingga memerlukan peran pemerintah provinsi.
Baca Juga: TPA di Jawa Barat Banyak yang Terbakar, Bey Machmudin akan Evaluasi Pengelolaan Sampah
Bey mengatakan, pihaknya bakal terjun langsung ke lapangan guna meninjau kondisi lingkungan yang tercemar.
“Kami terjun ke lapangan melihat kondisinya, pusatnya dari mana. Karena misalnya tadi di Karawang ditelusuri ternyata limbahnya bukan dari Karawang, jadi pemerintah daerah setempat tidak bisa bertindak sehingga memang harus ditarik ke provinsi,” ucap dia
Pencemaran limbah di Kabupaten Bekasi makin mengkhawatirkan. Pencemaran di antaranya terjadi di Kali Bekasi yang merupakan anak dari Sungai Cikeas di Bogor. Air di kali ini berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau tak sedap. Bahkan, di beberapa titik, tampak air mengental lantaran terkontaminasi material lainnya.
Kondisi ini terbilang mengkhawatirkan lantaran Kali Bekasi merupakan sumber air baku yang digunakan PDAM Tirta Bhagasasi untuk warga Bekasi. Lantaran pencemaran itu, pengolahan air baku pun terhambat sehingga pasokan air bersih ke rumah warga terganggu.
“Memang pencemaran ini sudah sangat merugikan masyarakat, bahkan air bersih terganggu. Sehingga harus ada tindakan hukum,” ucap dia.