PIKIRAN RAKYAT - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey T Machmudin memastikan pihaknya akan segera mengirimkan surat edaran terkait fasilitas pemerintah yang boleh dan tidak untuk dipergunakan dalam mendukung kegiatan politik.
Hal itu dilakukan setelah adanya dua kejadian yang terjadi di akhir pekan kemarin yaitu terkait penggunaan Gedung Indonesia Menggugat (GIM) maupun SOR Arcamanik di Kota Bandung.
Untuk diketahui, GIM menghadirkan Anies Baswedan, bakal calon presiden sedangkan di SOR Arcamanik mengundang Kaesang Pangarep Ketum PSI yang juga anak bungsu dari Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cinta 11 Oktober 2023: Capricorn Saatnya Cari Kekasih, Aquarius Perhatikan Pasanganmu
Baca Juga: DPR : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kesejahteraanya Harus Ditingkatkan
Adapun surat rekomendasi tersebut mengenai sosialisasi Imbauan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 766/PL.01.6-SD/05/2023 terkait Imbauan Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang Menyerupai Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah, Rumah Sakit, Gedung Pemerintah termasuk Fasilitas Milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.
Hal itu dipertegas pada Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
"Jujur setelah kejadian ini, saya minta dievaluasi semua dan kami akan lebih terbuka, transparan akan mengumumkan mana saja yang boleh dan tidak boleh (mendukung kegiatan politik)," ucapnya pada awak media di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 9 Oktober 2023, sore.
Baca Juga: Tunjukkan Tren Menurun, Angka Inflasi Daerah Kota Cimahi dari 7 pada Awal 2023 Jadi 2,3
"Dengan kejadian ini Kami akan mengundang KPU, Bawaslu untuk mendiskusikan hal ini termasuk seluruh gedung. Tidak hanya di bawah provinsi tapi semua akan kami evaluasi akan kami sampaikan mana yang boleh mana yang engga," katanya melanjutkan.