/photo/2020/09/04/1419560456.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Wacana penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, akibat kasus penyebaran Covid-19, yang kian mengkhawatirkan kini menimbulkan reaksi beragam, di para peserta kontestasi politik tersebut.
Selain KPU sebagai penyelenggara pemilu, para bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya juga menanggapi isu tersebut secara serius.
Apalagi wacana ini salah satunya muncul dari pernyataan sikap PBNU yang melihat alasan penyebaran Covid-19 sudah ada pada tingkatan darurat.
Baca Juga: Kartu Prakerja Bisa Jadi hanya Sampai Gelombang 10, Simak Cara Daftar dan Ketentuannya agar Lolos
Pasangan Cep Zamzam Dzulfikar Nur dan Padil Karsoma (CEKAS), misalnya, pihaknya meminta pemerintah tidak menunda pilkada 9 Desember 2020, karena persoalan ongkos politik yang telah dikeluarkan para calon cukup besar. Begitu pula soal tenaga dan pikiran yang sudah dicurahkan selama ini.
"Kalau kami sebagai pasangan calon independen tentu meminta dan berharap tidak ada lagi penundaan. Mengingat curhan tanaga, pikiran, dan biaya yang sudah kami keluarkan tidak sedikit," jelas Cep Zamzam, Senin, 21 September 2020.
Walaupun mengharap penundaan tidak sampai terjadi, kata Zamzam, akan tetapi pihaknya tetap akan mentati keputusan pemerintah terkait nasib pilkada ke depannya. Hal itu jika ternyata Pilkada harus ditunda lagi.
Baca Juga: Canggih, Mobil ini Adopsi Teknologi Sensor Wajah Untuk Masuk ke dalam Kabin
"Sebab ditunda atau tidak, toh pandemi Covid-19 masih tetap berlangsung. Sekali lagi kami inginkan tidak ada penundaan, tapi kami tegaskan akan ikuti keputusan pemerintah. Termasuk menjalankan protokol kesehatan," ucap Zamzam.
Sementara itu, anggota tim pemenangan pasangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin (Hade Yakin), Aditya Ramdani menuturkan, pihaknya akan mengikuti seluruh keputusan pemerintah soal masalah ini. Sebab ia memandang apa yang ditentukan pemerintah untuk pelaksaan Pilkada 2020, tentunya diambil dengan mempertimbangkan banyak sisi positif dan negatifnya.