PIKIRAN RAKYAT - Sepekan menjelang Pemilu 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai situasi kondisi di Jabar masih kondusif. Diharapkan situasi tersebut dapat dipertahankan selama proses pemilu bahkan seterusnya.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey T Machmudin menuturkan, pihaknya pun mengingatkan semua pihak supaya tetap menjaga kondusivitas dan bersinergi hingga tahap akhir agar tercapai pemilu yang lancar, jujur, dan damai.
"Kita ingatkan lagi bahwa sesuai undang-undang ASN harus netral TNI, Porli, dan pelaksanaan pemilu harus lancar, jujur, adil dan damai harus kita capai sampai perhitungan suara nanti," ujar Bey usai Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Sport Center Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Rabu 7 Februari 2024.
Rakor diikuti Bupati/Wali Kota, Forkopimda, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, Kepala BPBD se-Jabar, Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi.
Kegiatan yang digelar ini merupakan kelanjutan dari deklarasi Jabar Anteng untuk Pemilu 2024 yang aman, netral, dan tenang, yang dilaksanakan pada 18 November 2023.
Bey menyebut, rakor yang dihadiri oleh kepala daerah dari 27 kabupaten/kota se-Jabar penting dilaksanakan mengingat Jabar adalah provinsi dengan daerah pemilihan terbesar.
Bey mengingatkan, dengan waktu pemilu yang tersisa H-7 agar tidak terjadi kecurangan, sehingga dia juga berpesan kepada Ketua KPU Jabar dan jajarannya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas perhitungan suara.
"Ini sudah mau sampai tahap akhir. Alhamdulillah, suasananya kondusif dan kita harapkan sampai selesai pemilu nanti. Kita juga ingatkan lagi jangan sampai ada kecurangan-kecurangan pada saat perhitungan," tuturnya.
"Saya sampaikan kepada Ketua KPU Jabar bahwa unsur transparansi harus dijaga betul. Artinya perhitungan di TPS harus dilakukan secara terbuka disaksikan oleh saksi-saksi yang memang ditugaskan sehingga akuntabilitas dari hasil di TPS bisa dijaga terus," kata Bey melanjutkan.
Dikatakan Bey, demi kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini, Pemdaprov Jabar terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dalam mengantisipasi pemilu di daerah rawan bencana.