/photo/2019/01/fXr6X61N2Yk7eD8DZZqApt3OAtQlggwsnWNOKYvy.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Pengelolaan sampah di Jawa Barat harus diselesaikan secara integral oleh semua pihak.
Selain itu, dalam pengelolaan sampah regional pun dibutuhkan komitmen dan kebijakan kuat dari kepala daerah, baik provinsi maupun daerah.
Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Haru Suandharu seusai menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Good Governance dalam Penerapan Tata Kelola Sampah di Kota Bandung” yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS Provinsi Jawa Barat, di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis, 1 Oktober 2020.
Baca Juga: Peneliti Ungkap Mayat Manusia Masih Bergerak Secara 'Signifikan' Selama Satu Tahun
Haru mengatakan, Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang berkomitmen terhadap penanganan sampah.
Hal ini di antaranya dengan keikutsertaan Pemprov Jabar dalam pembangunan tempat pengelolaan sampah bersifat regional atau antardaerah.
Haru mengatakan upaya tersebut di antaranya direalisasikan dengan pembangunan Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo untuk menyelesaikan masalah sampah di kawasan Bodebek dan TPPAS Legok Nangka untuk mengatasi sampah di kawasan Bandung Raya.
Baca Juga: Kemenperin Godok Standar HPTL, Pengaruh Produk Tembakau Alternatif untuk Kesehatan Disoroti
“Pemerintah kabupaten dan kota memiliki keterbatasan dalam pengelolaan sampah, baik anggaran dan lain sebagainya. Karenanya, pemerintah provinsi turun untuk menyelesaikannya secara regional,” katanya seusai pertemuan tersebut.
Dalam diskusi tersebut, katanya, disampaikan bahwa penyelesaian masalah sampah adalah harus dengan secara integral terhadap aspek regulasi, institusi, anggaran, teknik operasional, dan partisipasi masyarakat.