/photo/2020/10/06/1219905936.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Masih ada saja pejabat di lingkup pemerintahan yang kebingungan saat menghadapi wartawan. Termasuk belum maksimalnya fungsi kehumasan di tiap-tiap dinas.
Hal tersebut terungkap saat workshop kehumasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kab Pangandaran di hotel Horison Palma Pangandaran dengan menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat Noe Firman Rachmat, Kabiro Humas Dan Protokoler Pemprov Jabar Hermansyah dan Kepala Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto.
Workshop kehumasan dibuka langsung oleh Pjs Bupati Pangandaran Dani Ramdhan, Selasa, 6 Oktober 2020.
Baca Juga: Buka-bukaan Soal Pertemuannya dengan Hadi Pranoto, Anji Manji: Ada di Waktu yang Salah
Pjs Bupati Pangandaran Dani Ramdhan mengatakan, kebetulan Pangandaran sedang menghadapi isu yang terkini yang sangat krusial dan sensitif bagi Pangandaran.
Hal itu memiliki potensi di sektor pariwisata yang pertama masalah pandemi Covid-19 dan yang kedua masalah isu tsunami dan gempa megathrust.
"Jadi saya minta melalui workshop ini mencoba menghasilkan sebuah rekomendasi untuk strategi kehumasan yang baik untuk mengatasi dua masalah tadi. Isu Covid-19 dan isu tsunami, dengan dua sasaran yaitu keluar dan ke dalam," ungkap Dani.
Baca Juga: Nasib Riska yang Berani Tebas Leher Anggota TNI dan Bacok Tangan Polisi, hingga Pistol Menyalak
Dani menjelaskan, untuk ke dalamnya kaitan dengan Covid-19 dan isu tsunami agar bisa disikapi oleh masyarakat secara lebih waspada dan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 itu bukan menjadi beban tetapi menjadi investasi.
"Jadi kalau masyarakat dan dunia usaha melihat bahwa protokol kesehatan bisa menguntungkan bagi dirinya tentukan tidak perlu dipaksa-paksa oleh kita. Nah cara Kehumasan nya seperti apa, nah ini yang akan dibahas dalam workshop ini," ujarnya.