/photo/2024/05/09/1328730062.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan bakal menggunakan seluruh alokasi penerimaan pegawai negeri tahun ini untuk tenaga honorer. Dengan ini, seluruh pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipromosikan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Secara keseluruhan, Pemkab Bekasi mendapatkan alokasi penerimaan sebanyak 10.099 posisi PPPK. Jumlah itu lantas dialokasikan bagi para tenaga honorer yang telah bekerja sejak Januari 2021.
Pengangkatan sebagai pegawai negeri ini berlaku untuk para guru, tenaga kesehatan, serta sejumlah pegawai lainnya di berbagai organisasi perangkat daerah seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta para pemadam kebakaran.
Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, pengangkatan tenaga honorer merupakan salah satu yang diprioritaskan sejak dua tahun lalu. Mereka yang telah bekerja sejak lama, memiliki kesempatan lebih besar untuk diangkat sebagai PPPK.
Untuk itu, kebijakan pengangkatan tenaga honorer ini terus diperjuangkan, khususnya bagi mereka yang telah masuk dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak 2022.
"Mulai tahun 2022-2023 saya diperpanjang lagi, kami perjuangkan lagi agar tenaga honorer diangkat jadi ASN PPPK, sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi tenaga honorer yang sudah bekerja sejak Januari 2021 lalu datanya masuk ke BKN 2022,” ucap.
Pengangkatan seluruh tenaga honorer ini, lanjut Dani, telah dikomunikasikan langsung ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dengan pertimbangan yang kuat, dari alokasi penerimaan yang diberikan, seluruhnya akan dikhususkan untuk pengangkatan tenaga honorer.
Honorer Jadi Prioritas
"Saya sempat ditanya oleh MenPAN-RB, kenapa PPPK semua? Padahal butuh PNS untuk auditor, dan lainnya. Saya bilang, 'Pak saya prioritaskan honorer dulu. Saya berkomitmen untuk memberikan alokasinya untuk honorer. Maka saat saya memimpin, semua honorer harus sudah diangkat'” katanya.
Dani menegaskan, peran Pemkab Bekasi tidak hanya sebatas mengangkat para honorer melainkan turut mengembangkan potensinya. Tenaga honorer akan terus diberikan pendidikan maupun pelatihan agar secara kompetensi bisa naik level hingga ke level utama. Sehingga kinerja pemerintah akan bisa terus meningkat.