PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) atau ormas keagamaan untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).
Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.
Terkait implementasi di Jabar, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyatakan bahwa sesuai dengan peraturan tersebut, izin tambang yang diizinkan adalah untuk mineral dan batubara, dua potensi tambang yang dipastikan tidak ada di Jawa Barat.
Menurut Bey, meskipun dua komoditas tambang tersebut tidak ada di Jawa Barat, pihaknya telah meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat untuk menyiapkan informasi jika ada ormas keagamaan yang berkonsultasi mengenai hal tersebut.
"Namun, kita harus tetap siap menghadapi segala kemungkinan karena aturannya sudah jelas memperbolehkan. Kita jangan sampai tidak tahu atau tidak bisa memberikan jawaban," ujar Bey pada Selasa, 11 Juni 2024.
Kepala DPMPTSP Jawa Barat, Nining Yuliastiani, menjelaskan bahwa izin tambang yang diterbitkan oleh Menteri BKPM untuk ormas hanya untuk pengelolaan tambang mineral dan batu bara.
"Jawa Barat hanya memiliki pasir kuarsa untuk bahan bangunan, kami tidak memiliki tambang mineral," ujar Nining.
Nining juga mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa pihak yang berkonsultasi mengenai aturan baru ini. DPMPTSP Jawa Barat saat ini menunggu kebijakan dari pemerintah pusat untuk memasukkan izin usaha yang dilakukan oleh yayasan ke dalam sistem online single submission (OSS).
"OSS itu mengatur izin badan usaha, dan jika ormas tersebut adalah yayasan, nantinya di OSS akan difasilitasi bahwa yayasan atau ormas bisa masuk dan mendapatkan izin tambang," kata Nining.***