/photo/2023/06/09/229982956.png)
PIKIRAN RAKYAT - Dengan banyaknya figur publik yang kembali mencalonkan diri di Pilkada Jabar 2024, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pendahulu mereka. Masyarakat Jawa Barat tentu berharap bahwa pengalaman masa lalu bisa menjadi pelajaran berharga untuk menciptakan pemerintahan yang lebih harmonis dan efektif.
Kontestasi kali ini diharapkan tidak hanya membawa perubahan positif, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan perhatian publik terhadap proses demokrasi di daerah.
Sejak awal, kapasitas selebritis yang kebanyakan dicalonkan sebagai wakil kepala daerah memang diposisikan sebagai vote getter.
Pengamat politik Universitas Padjadjaran Firman Manan, menyebut kebutuhan terhadap selebritis itu berkaitan dengan popularitas seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Indramayu.
“Kalaupun ada yang sampai jadi kepala daerah, contohnya Hengki Kurniawan di Kabupaten Bandung Barat, itu karena kepala daerahnya tersandung kasus,” ujarnya kepada Pikiran Rakyat, Minggu, 23 Juni 2024.
Firman mengatakan para selebritis ini tidak pernah membayangkan skema setelah kemenangan dan terpilih akan mendapat peran seperti apa. Karena dari awal kehadiran mereka, hanya untuk pemenangan. Sehingga tidak heran, bila dalam perjalanan menjalankan roda pemerintahan terdapat masalah seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu.
Tidak adanya peran signifikan wakil kepala daerah ini memang tertuang dalam sistem. Regulasi tidak merinci pembagian peran. Firman mengatakan dalam regulasi, pemimpin daerah itu kepala daerah. Wakil daerah memang ditempatkan sebagai ban serep.
“Memang idealnya ada pembagian peran, tapi bukan dalam aturan regulasi. Pembagian peran itu dilakukan oleh kepala daerah. Ini bisa dilakukan pada saat proses pemilihan, ada kesepakatan, kontrak politik. Di situ, ada semacam pembagian didelegasikan,” katanya.
Kontrak politik belum tentu mengikat. Paling tidak, kata Firman, dalam kondisi hari ini bisa dilakukan. Di banyak daerah, tidak hanya yang berlatar belakang artis, wakil kepala daerah tidak memiliki kewenangan.
Firman mengatakan keberadaan mereka untuk menarik suara, sehingga tidak heran muncul persepsi, dari banyak pihak tugas selebritis itu selesai pada mobilisasi elektoral untuk pemenangan. Muncul juga anggapan berupa psikologi politik bahwa selebritis itu tidak memiliki rekam jejak, kinerja belum terukur.