BISA jadi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap petinggi partai politik 15 Maret 2019 tidak membuat publik terkejut. Namun penyebabnya yang membuat banyak orang terperangah. Diberitakan bahwa ditangkapnya figur tersebut diduga berkaitan dengan pengisian sejumlah jabatan di kementerian tertentu.
Akibatnya, publik berasumsi bahwa sejumlah jabatan tidaklah murni berdasarkan kompetensi dan kapasitas pejabat yang diperoleh sesuai prosedur dan persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, tidak heran jika banyak yang kemudian terlibat dalam kasus korupsi akibat kekeruhan dalam pengisian tersebut.
James Scott (1993) bisa jadi benar bahwasanya intervensi dan “pemaksaan” memasukkan orang untuk menduduki jabatan strategis bisa berujung munculnya aliran dana dari pejabat tersebut. Dengan cara seperti itu, kebutuhan politik makelar jabatan tersebut bisa terpenuhi melalui pihak yang dibantunya.
Tidak heran bila kemudian korupsi yang dilakukan pejabat tertentu berkaitan dengan tekanan pihak lain yang menuntut agar dirinya membayar utang atas jasa yang telah diberikan sebelumnya. Sayangnya, sebelum utang dibayar menjelang pesta demokrasi KPK sigap menangkapnya.
Jika penggunaan ruang semakin ketat, maka Korten (1984) sudah mengingatkan agar kecermatan perlu semakin tinggi. Agar ruang strategis tidak ditukar sejumlah dana, maka persoalan memilih sumber daya manusia menjadi penting. Sumber daya manusia yang dihasilkan oleh negosiasi kepentingan bisa menjadi alat kepentingan yang meloloskannya. Dengan demikian, kebutuhan untuk bisa cermat dalam menyikapi persoalan secara jernih, cerdas dan obyektif akan terganggu. Dampaknya, keputusan yang diambil tidak memihak kepada publik serta keberlangsungan hidup banyak orang, namun lebih memihak kepada kepentingan sesaat.
Kast (1982) pernah menggambarkan bahwa suatu keputusan publik menuntut informasi dari lingkungan terdekatnya. Dapat dibayangkan jika lingkungan tersebut memiliki kepentingan atas keputusan yang dihasilkan pejabat terkait. Boleh jadi informasinya disesuaikan dengan kepentingan mereka sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi tidak tepat. Dampaknya, publik menganggap ada keberpihakan dalam menentukan nasib masa depan organisasi, bahkan bangsa ini.
Menghindari hal di atas, seleksi pejabat menjadi penting agar memiliki kapasitas serta sensitivitas yang baik dalam menentukan sikap dan keputusan. Kepentingan publik patutlah menjadi pertimbangan utama agar tidak menjadi bancakan kepentingan sejumlah oknum ambisius. Rusaknya lingkungan, tergelincirnya pendidikan yang diarahkan menjadi bisnis, serta maraknya hoaks dapat direnungi bersama agar dapat lebih selektif memilih pejabat yang menjadi filter penting agar kerusakan dalam kehidupan bangsa ini tidak berkembang secara massif.
Fenomena gunung es
Bila kasus di atas menjadi fenomena gunung es, maka masih banyak kasus lain yang turut memperlemah sendi kehidupan bangsa. Tatkala keinginan founding father bangsa ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, maka kehadiran pejabat publik menjadi penting agar tidak hasil menukar dengan kuah beukah. Tanggung jawab sosial dari seluruh pemangku kepentingan anak bangsa menjadi penting seperti Mintzberg (1992) ungkapkan.
Dengan tanggung jawab di atas, pemilihan pejabat yang mengisi jabatan publik tidak mengutamakan bargaining politik semata, namun juga mempertimbangkan kepentingan bangsa serta kapasitas individu yang bersangkutan. Dengan kecerdasan emosional dan spiritual seperti Goleman (2004) tuturkan, keteguhan hati untuk menjadi pejabat amanah menjadi lebih kuat ketimbang harus menyuap untuk memperoleh serta mempertahankan jabatan itu sendiri. Tidak heran jika alur pikiran elite pun harus diubah agar memberikan jabatan kepada yang mampu, bukan kepada yang minta karena berpotensi sologoto dalam mengemban tugasnya.