PIKIRAN RAKYAT - Belakangan ini, spirit dedolarisasi semakin menguat. Diawali dengan seruan Vladimir Putin pada pertemuan negara-negara anggota BRICS belum lama ini, seruan untuk lepas dari mata uang Dolar terus berhembus.
Hal ini diperkuat dengan semakin membesarnya porsi penggunaan mata uang renminbi (Yuan) dalam perdagangan internasional setelah Rusia menginvasi Ukraina. Data dari SWIFT menunjukkan bahwa penggunaan renminbi mengalami kenaikan cukup signifikan, sekira 4,5 persen sejak perang Rusia Ukraina bermula.
Selain itu, sejak beberapa tahun belakangan, China terus berusaha mendorong transaksi bilateral dalam perdagangan internasional. Artinya, setiap negara yang berdagang dengan China tidak lagi melakukan pembayaran dengan Dolar, tapi dengan mata uang renminbi atau mata uang lokal. Namun, kental terasa bahwa mata uang lokal yang dimaksud oleh China adalah Yuan, bukan mata uang negara mitra dagangnya.
Akan tetapi, faktanya persoalan tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Mengganti alat pembayaran internasional dari Dolar ke mata uang lain, sebut saja Yuan, hanya akan memindahkan masalah dari Dolar kepada Yuan. Pun, kalau memang berganti Yuan, China harus merevisi total aturan moneternya.
Selama ini, China cq PBOC hanya memperbolehkan Yuan berfluktuasi 2 persen dari median price-nya. Nah, jika yuan menjadi mata uang dominan, maka otomatis dalam waktu tak lama Yuan akan berfluktuasi melebihi ketentuan tersebut.
Selama ini, Amerika Serikat (AS) sangat menikmati posisinya sebagai penerbit mata uang Dolar, karena AS tak perlu khawatir dengan besarnya utang negara paman sam tersebut.
Sebut saja China yang siap melakukan perubahan. Jika mata uang internasional diganti menjadi yuan, maka China akan menikmati posisi yang sama dengan AS.
China akan dengan mudah menjual surat utangnya dalam mata uang yuan, lalu menarik yuan dari negara-negara yang mengalami surplus dagang dengan China. Pada saat itulah China tak perlu lagi memikirkan berapa banyak utangnya, karena surat utangnya dibanderol dengan Yuan.