PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah akhir pekan lalu baru saja resmi mencabut aturan kewajiban menggunakan masker untuk perjalanan dalam dan luar negeri, serta kegiatan di fasilitas publik dan berskala besar. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) No. 1 Tahun 2023.
Meski aturan tersebut terkait dengan penyebaran Covid, tetapi nyatanya masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, sepertinya masih belum siap untuk melepas masker. Bagaimana mungkin melepas masker jika kualitas udara di Indonesia, khususnya Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Di mana 30-40 persen penyumbang polusi terbesar berasal dari PLTU di Jawa Barat dan Banten, sementara sisanya dari kendaraan bermotor.
Udara Jakarta jadi yang terburuk
Dalam dua pekan terakhir, Jakarta telah menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan peringkat kualitas udara terburuk di dunia berdasarkan data IQAir. Berdasarkan data pekan lalu, pada pukul 08.10 WIB saja kualitas udara di Jakarta sudah mencapai 167 AQI (indeks kualitas udara). Banyaknya kendaraan bermotor memberikan polusi udara semakin buruk. Pada 2021 saja terdapat 16,5 juta sepeda motor, 4,1 juta mobil, 785 ribu truk, dan 342 ribu bus.
Kondisi ini sudah berlangsung sejak Maret lalu, di mana merujuk pada laporan IQAir tingkat konsentrasi PM 2.5 harian Indoneia mencapai 30.4 µgram/m3 dan 36.2 µgram/m3 untuk Jakarta. Secara data ada perbaikan dibandingkan tahun lalu, tetapi tingkat konsentrasi itu masih lebih tinggi enam hingga tujuh kali lipat dari standar WHO.
Hal ini pun menjadi dilema, saat aturan melepas masker diberlakukan, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas udara.
Polusi udara ini menjadi persoalan terbesar yang berisiko tinggi pada kesehatan. Mereka terus menerus menghirup udara tercemar dinilai rentan akan gangguan pernapasan, mulai dari asma, paru-paru, jantung, kanker, dan terberat berujung pada kematian.
Bukan hanya bermasalah dengan kesehatan, tetapi polusi udara juga membuat suhu di Jakarta saat ini sangat panas. Mencapai 29 °C dengan kelembaban 73 persen, gerak angin 5,5 km/h, dan tekanan sebesar 1012 mb. Ini membuat frustasi. Pasalnya, masalah polusi udara ini telah menyumbangkan lebih dari 4.000 kematian di Jakarta pada tahun lalu. Polusi udara juga merugikan masyarakat. Angka kerugiannya, dikutip dari CNBC, bisa mencapai US$ 1,2 miliar.
Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian LHK, Luckmi Purwandari pada awal bulan ini mengatakan, jika peningkatan buruknya kualitas udara di Jakarta akan terjadi sejak pertengahan Mei, Juni, Juli, serta Agustus. Menurutnya, ini tidak didominasi hanya karena pencemaran, tetapi juga ada pengaruh siklus musim.
Climate Impact Associate dari Yayasan Indonesia Cerah, Diya Farida mengatakan, permasalahan udara ini bagai jalan di tempat. Pasalnya, dua tahun lalu PN Jakarta Pusat telah menyatakan empat pihak yang digugat oleh Tim Advokasi Gerakan Ibukota telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penanganan polusi udara. Mereka menyangkutkan nama Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan.
Pemerintah lalai
Hingga kini, baik Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan belum menjalankannya sehingga dinilai lalai dan itu berakibat dengan semakin buruknya kualitas udara Indonesia. Menteri dalam negeri mengatakan, jika pihaknya tidak memiliki fungsi langsung dengan pemenuhan lingkungan hidup yang baik. Mereka juga mengklaim telah melaksanakan pembinaa serta pengawasan umumnya pada pemerintah daerah terdampak.
Jika menilik setahun lalu, mendekati HUT Kota Jakarta, kualitas udara di Indonesia menurun hingga level tidak sehat dan sempat duduk di peringkat pertama dunia. Ketika itu indeks kualitas udara Indonesia khususnya Jakarta bahkan mencapai 193 berdasarkan data AQI.
Bila berkaca pada Amerika Serikat saat adanya peningkatan pencemaran udara, mereka meminta masyarakatnya keluar untuk tetap berjemur, tetapi dibekali dengan masker. Atau, berkaca pada Cina yang sukses menurunkan tingkat polusi udaranya sebanyak 40 persen dalam kurun waktu 7 tahun sejak 2013 lalu.
Pemerintah sendiri khususnya pemerintah daerah sebenarnya tidak diam. Tapi, memang perjuangan untuk menghirup udara bersih di langit Jakarta khususnya butuh perjuangan khusus. Apalagi setelah diberlakukannya lagi "Work From Office".***