/photo/2022/11/15/2003274070.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Polemik kebijakan food estate/lumbung pangan masih terus bergulir. Meskipun kebijakan ini sebenarnya sangat bagus, jika dilihat dari visi dan misi program tersebut, kenyataanya muncul banyak kritikan. Termasuk dari parpol petahana yang notabene pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), sang pembuat kebijakan lumbung pangan tersebut.
Sebagaimana diketahui baru-baru ini Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa proyek food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Sungguh tudingan yang mengherankan, apalagi dilontarkan oleh pendukung sang pembuat kebijakan.
Dia menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto saat itu.
Baca Juga: Gerindra Duga Kritik Food Estate Muncul Saat Elektabilitas Prabowo Meningkat
Tentu saja Hasto bukan anti-kebijakan food estate. Dia juga mengakui kebijakan tersebut bagus, tetapi di tingkat implementasinya ada sejumlah masalah. Sebagai informasi, program food estate digagas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sejak awal kepemimpinan periode keduanya. Jokowi menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo dan juga menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga politikus Gerindra sebagai pimpinan proyek lumbung pangan untuk kawasan di Kalimantan Tengah.
Jadi, kita bisa paham mengapa Hasto melontarkan kritikan tajam terhadap proyek lumbung pangan besutan Jokowi tersebut. Pasalnya, sejumlah individu yang diminta untuk menjalankan proyek tersebut tampaknya dalam penilaian dia 'tidak amanah'. Ini mengingatkan kita pada proyek strategis lainnya seperti BTS 4G yang dicurangi para individu yang ditugaskan Jokowi. Seperti kita ketahui, eks menkominfo Johnny Plate telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS.
Memang tidak mudah mengimplementasikan suatu proyek, apalagi ini proyek besar yang menyangkut hidup banyak orang, termasuk para petani kita. Kebijakan dari atas sudah bagus, tapi di tingkat implementasi sering kali terjadi 'kekacauan', termasuk penyimpangan, yang membuat suatu kebijakan yang superbagus sekali pun ternodai.
Baca Juga: PUPR Kembangkan Food Estate di Kalteng, Berpotensi Serap SDM Usia 28 hingga 35 Tahun