PIKIRAN RAKYAT - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk melindungi para saksi.
Kasus dugaan korupsi perizinan ekspor benih lobster di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menurut LPSK menarik perhatian publik.
"Dugaan tindak pidana korupsi izin ekspor benih lobster ini menarik perhatian publik. Karena sejak ekspor benih lobster kembali diperbolehkan, terjadi pro dan kontra di masyarakat," ungkap Ketua LPSK Hasto Atmojo.
Baca Juga: Ingatkan Kalina Ocktaranny agar Tak Salah Pilih, Ibunda Vicky Prasetyo: Kita Orang Kampungan Banget
Selain itu, Hasto mengungkapkan, perlindungan para saksi dalam kasus ini agar dapat memberikan informasi tanpa adanya intimiasi maupun potensi ancaman lainnya.
Hasto percaya, dengan adanya perlindungan, para saksi akan memberikan informasi secara aman dan dapat membantu penyidik dalam mengungkap dugaan korupsi pada izin benih lobster ini.
"Cukup banyak pihak berkepentingan terhadap ekspor benih lobster, apalagi sekrangan keran izinnya dibuka kembali oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sekarang jadi tersangka," ujar Hasto, dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Baca Juga: Lille vs Milan di Liga Europa Malam Ini: Misi Balas Dendam, dan Sinyal dari Ibrahimovic
Perlindungan saksi oleh LPSK diatur dalam UU, oleh karena itu Hasto menilai hal ini lebih baik dilaksanakan oleh pihaknya.