PIKIRAN RAKYAT - Kasus suap yang menyeret Mantan Menteri Sosial (Mensos) yang juga Politisi PDIP Juliari Peter Batubara masih didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK bahkan menyampaikan pihaknya membuka kemungkinan mengembangkan kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 tersebut.
"Kalau memang sebagai informasi yang bagus ya kita padukan, kita cari karena memang di program bansos itu banyak sekali bukan hanya difabel, PKH (Program Keluarga Harapan), dan lain-lain," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021 dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Baca Juga: Soal Isu Amanda Manopo Pernah Menikah Muda, Billy Syahputra Membantah: Kalian Salah Baca
KPK, kata dia, tidak akan berhenti pada tersangka Juliari Batubara dan kawan-kawan saja. Lembaganya, ditegaskan Karyoto, juga akan mencari bukti-bukti lain untuk mengembangkan kasus tersebut.
“Apakah nanti ketercukupan informasi mengarah kepada pengurangan kualitas dan lain-lain, tentu kita mencari alat pendukung yang lain. Ini pun masih banyak dikembangkan yang lain-lain kan rekan-rekan juga tahu kita tidak berhenti di situ," kata Karyoto menambahkan.
Kendati demikian, Karyoto mengatakan saat ini jajaran KPK fokus terlebih dahulu untuk merampungkan penyidikan tersangka Juliari Batubara dan kawan-kawan yang terlibat dalam kasus suap bansos yang telah terungkap.
Baca Juga: Akibat Kebijakan Karantina Wilayah Terbaru, Malaysia Alami Kerugian Rp2 Triiun per Hari
"Tim intinya sendiri sedang mengerjakan suapnya, itu berpacu dengan waktu yang maksimal sekian bulan ditambahkan dengan beberapa informasi yang sayang kalau tidak digali karena jumlah bansos sendiri bukan hanya di kisaran yang kemarin diterima suap, masih banyak yang lain," tuturnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Juliari Batubara bersama 4 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.