PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Masyarakat Sipil angkat bicara terkait somasi
tim kuasa hukum H Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan atas unggahan foto atau video bencana banjir Kalsel yang ramai di media sosial.
Mereka menyatakan somasi itu bentuk nyata ancaman pada kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia.
Dalam somasi tertanggal 17 Januari 2020 itu, kuasa hukum H. Sahbirin Noor mengancam akan melaporkan setiap perbuatan yang menyudutkan kliennya ke polisi dengan menggunakan pasal-pasal pidana dalam UU ITE.
Baca Juga: [UPDATE] Virus Corona di Indonesia per Kamis 21 Januari 2021, Naik Jadi 951.651 Orang
"Koalisi menilai bahwa somasi ini merupakan bentuk nyata dari ancaman pada kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam negara demokrasi modern seperti Indonesia," kata Muhamad Isnur dalam keterangan tertulis koalisi belum lama ini.
Dalam kondisi bencana lingkungan di Kalimantan Selatan saat ini, setiap tindakan yang merupakan bagian dari partisipasi publik dalam isu lingkungan tidak dapat dipidana. Termasuk pembuatan foto atau video bernuansa kritik secara tajam dan atau kreatif terhadap pejabat publik.
Koalisi pun memiliki beberapa catatan terkait persoalan itu. Pertama, tindakan kriminalisasi warga yang memberikan kritik terhadap pejabatnya adalah bentuk pembungkaman dan merupakan tujuan yang tidak sah dalam pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Baca Juga: Anak Gugat Ayah Rp3 Miliar di Bandung, Dedi Mulyadi: Soal Warisan, padahal Belum Meninggal
Sebagai pejabat publik, Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor seharusnya tidak memiliki privilese untuk dilindungi atas dasar jabatannya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.013-022/PUU-IV/2006, ketika menghapuskan penghinaan terhadap Presiden, MK menekankan bahaya kriminalisasi berdasarkan jabatan publik.