PIKIRAN RAKYAT - Isu banjir Jakarta masih hangat di publik. Aksi saling tuding mewarnai perdebatan antarpejabat soal penanganan banjir Jakarta akhir-akhir ini.
Pasalnya, sejumlah titik genangan baru muncul ketika titik genangan lama hilang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjadi sorotan karena melontarkan ide-ide yang kontroversial terkait penanganan banjir Jakarta.
Salah satu ide Anies Baswedan yang menuai begitu sering dikritik ialah soal naturalisasi sungai. Berbeda dengan normalisasi sungai, ide penanganan banjir Jakarta khas Gubernur Anies itu ingin 'mengembalikan kondisi alamiah sungai'.
Ide tersebut dinilai bertentangan dengan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang selama ini mengandalkan normalisasi sungai sebagai langkah jitu mengentaskan banjir Jakarta.
Baca Juga: Profil Dane Scarlett, Pemain Muda Tottenham Hotspur yang Curi Perhatian di Liga Europa
Polemik naturalisasi versus normalisasi sungai menjadi bola panas di tengah bencana banjir Jakarta yang masih menghantui ibu kota.
Staf Khusus Kementerian PUPR Firdaus Ali mengklaim semua program normalisasi sungai di DKI Jakarta berhenti setelah Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur.
"Dari 33 kilometer, kita hanya dapat menyelesaikan 16 kilometer," tutur Firdaus dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Najwa Shihab pada Kamis 25 Februari 2021.