PIKIRAN RAKYAT - Ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Jumat, 5 Maret 2021, menandai puncak kisruh Partai Demokrat yang sudah memanas sejak beberapa pekan terakhir.
Sejumlah pihak pun meminta Istana menanggapi hal tersebut. Pasalnya, apa yang terjadi pada Demokrat merupakan sinyalemen buruk untuk demokrasi.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah siap menanggapi kisruh Demokrat.
Namun, pihaknya akan melakukan hal itu jika sudah mendapat laporan resmi secara hukum.
Baca Juga: Pencurian Rumah Mewah di Ujungberung Bandung, Ratusan Juta Rupiah dan Emas Digondol
Baca Juga: Lowongan Kerja Maret 2021: PT Bridgestone Tire Indonesia Cari Lulusan S1
Melalui rekaman video Minggu, 7 Maret 2021, Mahfud menegaskan hingga saat ini pemerintah belum menganggap hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang.
"Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Meskipun telinga mendengar, kita melihat, tapi secara hukum kita tak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah," kata Mahfud.
Adapun penyelesaian KLB akan berpegang teguh pada Undang-undang tentang Partai Politik (Parpol) serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Baca Juga: [UPDATE] Covid-19 di Indonesia Minggu, 7 Maret 2021 Capai 1.379.622 Orang