PIKIRAN RAKYAT - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan Kick Off Sosialisasi UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 18 Maret 2021.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyatakan, kick off sosialisasi ini dilakukan di Surabaya, Jatim sebagai bentuk apresiasi penghormatan BP2MI kepada PMI.
"Selain Jatim sebagai kantong PMI, yang lebih penting lagi karena Jatim telah menganggarkan untuk pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi PMI. Mudah-mudahan ini bisa menular untuk daerah-daerah lainnya di Jatim," jelas Kepala BP2MI Benny Ramdhani saat membuka Kick Off Sosialisasi UU No. 18/2017 tentang Pelindungan PMI di Jawa Timur, Kamis, 18 Maret 2021.
Menurut Benny, berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI) Jawa Timur memiliki penempatan terbesar PMI dengan jumlah penempatan sebanyak 177.016 PMI. Selama 5 tahun terakhir, disusul JawaTengah 148.562, Jawa Barat 138.466, NTB 71.559 dan Lampung 49.505 PMI.
Dari penempatan tersebut, Kabupaten di Jawa Timur yang terbanyak menempatkan PMI adalah Ponorogo (sebanyak 10.067 PMI); Blitar (9.206 PMI); Malang (8.857 PMI), dan Tulung Agung (7.116 PMI)
Benny mengatakan, dengan adanya UU No. 18/2017 tentang Pelindungan PMI merupakan bentuk perubahan fundamental untuk PMI dan keluarganya.
"Ini adalah perubahan progresif dan revolusioner, melalui UU ini kemudian kami terjemahkan untuk melakukan perubahan mindset dan cara pandang kepada PMI yang dulu sebut TKI. Ini menjadi momentum ke dalam pembenahan BP2MI, dengan mengedepankan keberpihakan yang menurut saya lebih penting dari kebijakan itu sendiri," jelasnya.
Dengan semangat baru, Benny menegaskan dan tekankan ke seluruh jajaran BP2MI untuk mengubah mindset dan paradigma mengedepankan pelayanan dan profesionalitas kerja. Serta membangun kesadaran ideologis akan keberpihakan kepada PMI dan juga keluarganya.