PIKIRAN RAKYAT - Rencana pemerintah melakukan impor beras satu juta ton dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 2021 menimbulkan polemik.
Bahkan hal ini membuat Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menyatakan siap mundur dari jabatannya terkait polemik tersebut.
Pasalnya, rencana impor beras dianggap merugikan petani dan disebut hanya menguntungkan segelintir pihak. Hal ini pun mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.
Menurutnya, jika benar ada pihak yang diuntungkan dalam rencana impor beras (keterlibatan kartel), maka hal tersebut patut disesalkan. Selain itu, impor beras juga disebut Najamudin dapat sangat merugikan petani serta kepentingan nasional.
Baca Juga: Seperti Power Bank, Hyundai Hadirkan Layanan Charging Mobil Listrik Keliling
Baca Juga: Pengumuman SNMPTN 2021, 1.630 Calon Mahasiswa Diterima di ITB
"Ini sungguh patut disesalkan, dan ini sangat merugikan petani serta kepentingan nasional. Padahal di dalam negeri terdapat potensi kenaikan produksi padi pada masa panen mendatang tahun ini", papar Najamudin dalam keterangan resminya yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Senin, 22 Maret 2021.
Ia menyatakan berdasarkan data, potensi produksi padi pada subround Januari–April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan subround yang sama pada 2020 yang sebesar 19,99 juta ton GKG.
Atas dasar asumsi tersebut dan output dari program food estate dibeberapa daerah, Kementan memperkirakan terjadi kenaikan produksi gabah kering giling sebesar 5,37 juta ton dibandingkan triwulan pertama 2020 yang hanya 19,99 juta ton GKG.