PIKIRAN RAKYAT – Meski telah dilakukan uji coba sejak 2015, kebijakan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) di Jakarta masih mengalami kegagalan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menyiapkan kajian komprehensif terkait implementasi jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP).
“Kami juga sedang menyiapkan kajian komprehensif terkait dengan implementasi ERP. Untuk ERP sudah dicoba sejak 2015, banyak kendala sehingga selalu gagal,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Kegagalan yang masih sering terjadi menyebabkan Pemprov Jakarta harus meninjau ulang seluruh dokumen yang ada dan berharap peninjauan dokumen bisa segera diselesaikan.
Baca Juga: Kapan Vaksinasi Covid-19 bagi Anak Digelar? Jubir Kemenkes Siti Nadia Tarmizi Beri Jawaban
Baca Juga: Bogor Hadapi Permasalahan ODOL, Kerugian Diperkirakan Capai Angka Miliaran
“Berdasarkan pengalaman kegagalan ini, seluruh dokumen kami tinjau ulang yang mana saat ini, masih dalam tataran review dokumen. Kami harapkan enggak butuh waktu lama lagi keseluruhan dokumen akan siap, sehingga kami bisa lakukan pelaksanaan lelang untuk ERP pengganti ganjil-genap,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa kebijakan ganjil-genap tidak dihilangkan jika ERP telah diterapkan. Dia menyebut, kebijakan ganjil-genap dengan ERP bisa berjalan bersamaan.
“Bukan berarti, begitu ada ERP kemudian ganjil-genap di seluruh ruas jalan hilang tapi bisa saja strateginya akan tetap jalan di ruas jalan tertentu akan diterapkan ERP,” katanya, yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kamis, 25 Maret 2021.