kievskiy.org

AHY Desak KSP Moeldoko Jelaskan Soal Isu Hambalang dan Pertentangan Ideologi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendesak Moeldoko menjelaskan maksud 'pertentangan ideologi' dalam videonya.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendesak Moeldoko menjelaskan maksud 'pertentangan ideologi' dalam videonya. /Rilis Partai Demokrat

PIKIRAN RAKYAT - Menyikapi adanya pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Moeldoko yang melontarkan mengenai isu Hambalang dan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024, hal itu menjadi pertanyaan besar pengurus Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Untuk diketahui, AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dari hasil kongres kelima pada 15 Maret 2020.

Dalam keterangan resmi yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Selasa 30 Maret 2021, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mempertanyakan maksud pernyataan yang dilontarkan Moeldoko yang juga merupakan Kepala Staf Presiden (KSP) tersebut.

AHY menyebut, dilontarkannya pernyataan mengenai isu Hambalang dan pertentangan ideologi itu, dianggap sebagai upaya mendegradasikan dan mendiskreditkan Partai Demokrat setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB yang nyata-nyatanya adalah perbuatan melawan hukum.

Baca Juga: Barito vs Persikabo, Hasil Imbang Bawa Laskar Antasari Lolos ke Perempat Final Piala Menpora 2021

Baca Juga: Jadi Pusat Perawatan Pesawat TNI/Polri, Bandara Kertajati Tetap Melayani Penerbangan Komersial

“Mengenai isu pertentangan ideologi, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat," kata dia.

"Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar,” kata AHY.

Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus hukum yang mengait kepada sejumlah oknum kader partai, lanjut AHY, hal itu telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel meskipun saat itu kepala pemerintahan berasal dari partai Demokrat.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat