PIKIRAN RAKYAT - Tindakan penyalahgunaan jabatan oleh para pemangku kebijakan di Indonesia kian memprihatinkan, dari tahun ke tahun berbagai pemimpin daerah hingga barisan di jajaran kabinet negara pun ikut tersandung kasus korupsi.
Namun terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan salah satu alasan soal banyaknya kepala daerah yang terjerat tindak pidana korupsi.
Alexander menyebutkan salah satunya, yakni karena gaji atau tunjangan yang mereka terima terlalu kecil, serta tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Menurut Alexander Marwata dalam konferensi pers bersama sejumlah awak media, di Bengkulu, Rabu, 7 April 2021. Ia juga mengatakan bahwa kalau gajinya kecil maka hal itu menjadi godaan yang besar.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Larang Kegiatan Sahur on The Road di Bulan Ramadhan Tahun Ini
Baca Juga: Dilarang Mudik Lebaran, ASN Juga Tak Boleh Ajukan Cuti Mulai 6-17 Mei 2021
Hal itu disampaikan usai menyaksikan penandatanganan pernyataan komitmen implementasi sistem penanganan, pengaduan tindak pidana korupsi terintegrasi oleh seluruh kepala daerah,
“Kita harus jujur mengakui tidak mungkin kita berharap seseorang bekerja profesional ketika penghargaan terhadap profesionalitasnya itu tidak diberikan,” kata Alexander.
Selain itu, Alexander menyebut selama ini dirinya sudah banyak menerima keluhan dari kepala daerah soal gaji yang terlalu kecil, saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia.