PIKIRAN RAKYAT - Kontroversi dari pengembangan vaksin Nusantara kini ditindaklanjuti dengan adanya Nota Kesepahaman, terkait penelitian vaksin Nusantara antara Kementerian Kesehatan, Kepala Staf TNI AD, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Namun kedepannya, hasil dari penelitian Vaksin Nusantara hanya akan digunakan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk komersial dan vaksinasi massal.
Perjanjian penelitian Vaksin Nusantara yang telah disepakati ini, nantinya akan dilanjutkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.
Dari kesepakatan ini tentunya ada suatu pertimbangan mengapa Vaksin Nusantara harus diteruskan pengembangannya dan seberapa penting Vaksin Nusantara menjadi prioritas negara.
Baca Juga: Curahan Hati sang Istri Jadi Viral, Ramzi Mengaku Malah Takut: Gue Banyak Istigfar
Epidemiolog dari FKM UI yakni Pandu Riono yang juga sempat mendukung BPOM terkait pengembangan Vaksin Nusantara.
Pandu menjelaskan terkait Vaksin Nusantara, meski sudah dalam tahap persetujuan MOU. Namun menurutnya kesepakatan tersebut tidak menjadi skala prioritas yang harus dilakukan oleh negara.
“Sekarang skala prioritasnya adalah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi pada penduduk, tetapi kalau kita melihat penelitian ini juga harus kita waspadai,” tutur Pandu, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis, 22 April 2021.
Pandu menyampaikan, hal yang perlu diwaspadai ini karena dalam pengertiannya terkait dalam memorandum yang disepakati tiga pihak tersebut.