PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan penguatan terhadap inspektorat daerah.
Menurutnya Inspektorat juga berperan sebagai “navigator” pemda, sehingga harus kuat dan berdaya mengawal program-program.
Ghufron berkata, Inspektorat juga bisa mengukur apakah manajemen pemda efisien dan anggaran yang dialokasikan sebanding dengan pendapatan daerah.
“Dan itu semua yang paham bagaimana mengukur boros tidaknya itu inspektorat yang paling dekat untuk memberitahu para kepala daerahnya," ungkap Ghufron.
Baca Juga: Keberadaan Harun Masiku Masih Jadi Misteri, Polri: Masih Belum Diketahui, Masih Diburu
"Baik itu potensi yang belum tergali maupun manajemen aset. Inspektorat adalah navigator,” ujar Ghufron dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan BPKP Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Claro Kendari pada Senin, 7 Juni 2021.
KPK, jelas Ghufron, saat ini menekankan pada 3 strategi pemberantasan korupsi. Pertama, melalui penindakan supaya yang melakukan jera. Kedua bekerja sama dengan BPKP, BPK, Inspektur, Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh pihak yang terlibat secara teknis, membangun sistem agar tidak dikorupsi.
Dan ketiga, melalui pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat.
“Para ASN diharapkan agar secara maksimal mendedikasikan sumber daya yang ada semata-semata untuk kepentingan rakyat," kata dia.