PIKIRAN RAKYAT - Jalur sepeda permanen di koridor Sudirman-Thamrin Jakarta kembali menjadi sorotan usai Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengamini keinginan anggota DPR RI untuk membongkarnya.
Polemik ini dipicu oleh pernyataan Ahmad Sahroni, Wakil Komisi III DPR RI yang menyebut jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin Jakarta memunculkan isu diskriminasi.
Satu suara dengan Ahmad Sahroni, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengaku siap membongkar jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin Jakarta
Pakar perkotaan dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) membantah jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin Jakarta malah menciptakan diskriminasi atau kesenjangan di jalan.
Baca Juga: Desak Evaluasi Jalur Sepeda Permanen, Sahroni: Jangan Sampai Pehobi Motor Minta Jalur Khusus
"Alasan mereka kan sebenarnya kurang jelas. Kalau diskriminasi atau banyak pelanggaran, diskriminasinya yang mana?" ujar Faela Sufa, Direktur ITDP Asia Tenggara saat dihubungi tim Pikiran-Rakyat.com, Jumat 18 Juni 2021.
Sebenarnya, kata Faela, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan dan Undang-Undang telah dicantumkan regulasi untuk pembangunan jalur sepeda permanen.
"Ada pembatasan jalur sepeda dan sebagainya," tutur Faela Sufa.
Menurut Faela, yang sepatutnya dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian adalah menindak pelanggaran, bukan pembongkaran jalur sepeda permanen.