PIKIRAN RAKYAT - Kehadiran rancangan peraturan presiden terkait modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dinilai menjadi jawaban konkret untuk membuat ketahanan dalam negeri semakin kokoh.
Apalagi menelisik ke belakang, pemerintah telah memiliki program bernama Minimum Essential Force (MEF) yang dimulai sejak 2009 dan ditargetkan rampung di 2024. Namun, tidak ada tanda-tanda program tersebut berjalan baik dan akan rampung tepat waktu.
“Banyak indikator menunjukkan bahwa pemerintah atau TNI tidak akan mampu menyelesaikannya tepat waktu,” kata pengamat pertahanan dari Semar Sentinel Pte Ltd Alban Sciascia dalam keterangan tertulis, Rabu.
Alban mencontohkan, hal ini dapat terlihat dari target awal RI mengoperasikan 11 skuadron tempur, 151 kapal perang dan 12 kapal selam pada tahun 2024 yang diperkirakan tidak akan tercapai.
“Bahkan jika ada anggaran untuk melakukannya, akan memakan waktu bertahun-tahun bagi produsen untuk memproduksi dan mengirimkan platformnya untuk TNI,” jelasnya.
"Oleh karena itu, tidak heran hingga tahun 2019, program modernisasi baru mencapai 63,19% dari yang seharusnya 75,54%,” katanya.
Baca Juga: Di Hadapan Andhika Pratama, Andre Taulany Klarifikasi Hubungannya Dulu dengan Ussy Sulistiawaty
Alban mengatakan, keterlambatan modernisasi juga telah memaksa TNI untuk menunda penghentian beberapa platform dan melemparkan beberapa sistem persenjataan dari satu unit ke unit lainnya.
"Ini terutama terjadi pada awal 2020 ketika Angkatan Udara mentransfer tiga Su-27/30 dari Skuadron 11 ke Skuadron 14 karena skuadron terakhir tidak memiliki pesawat organik sejak 2016 karena penundaan program penggantian F-5E/F,” katanya.