PIKIRAN RAKYAT - Partai Demokrat mendorong Pemerintah untuk berani mengambil keputusan karantina wilayah (lockdown) Pulau Jawa menghadapi gelombang kedua Pandemi Covid-19.
Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Jibriel Avessina mengatakan secara ekonomi, biaya karantina wilayah ini lebih murah ketimbang penerapan PPKM Mikro seperti sekarang.
Menurutnya PPKM Mikro berpotensi memperpanjang masa krisis, sehingga fasilitas kesehatan terancam kolaps dan perekonomian tidak kunjung bangkit.
Berdasarkan kajiannya, karantina wilayah se-Jawa dalam jangka waktu satu bulan membutuhkan dana Rp48 triliun.
Baca Juga: Prabowo Sudah 4 Bulan Konsumsi Ivermectin, Produsen Obat Angkat Bicara
"Ini realistis dan feasible, tinggal kita berani punya political will atau tidak, mengingat angka kasus baru Covid-19 kian tinggi setiap harinya. Perlu terobosan kebijakan," kata Jibriela Avessina dalam diskusi Proklamasi Democracy Forum yang disiarkan secara virtual belum lama ini.
Jibriel memaparkan kebutuhan anggaran Rp48 triliun ini didapat dari dana kebutuhan dasar sebesar Rp400 ribu untuk 80 persen penduduk Jawa atau setara dengan 121 juta jiwa.
Sedangkan Anggota Komisi XI DPR-RI Vera Febhyanty menambahkan, tim ekonomi pemerintah telah kehilangan inovasi.
Menurutnya langkah-langkahnya hanya bagus diatas kertas, tapi tidak sesuai harapan.