PIKIRAN RAKYAT - Di tengah kasus kematian Covid-19 di sejumlah wilayah Indonesia yang terus bertambah, kini muncul polemik baru terkait angka kematian akibat Covid-19 yang tidak akan digunakan, dengan alasan data yang tak akurat.
Hal itu berdasarkan pernyataan Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini menyebut, pemerintah telah mengeluarkan indikator kematian sebagai salah satu aspek untuk menilai level PPKM di berbagai daerah pada Senin, 9 Agustus 2021.
Alasan pemerintah mengambil keputusan tersebut, yaitu indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah.
Pemerintah menghapus angka kematian dari indikator data penanganan Covid-19, dengan berdalih, dihilangkannya laporan angka kematian itu karena ada kesalahan input data dalam beberapa pekan terakhir.
Baca Juga: Ayu Ting Ting Kembali Tantang Haters, Petisi Pencekalannya Tembus 100.000 Tanda Tangan
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengatakan, angka kematian adalah satu data penting dalam menakar sejauh mana kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 berjalan.
Namun, menurutnya apabila data tersebut dihilangkan, maka proses penanganan Pandemi ke depan akan semakin suram.
Mufida juga mengkritisi alasan dibalik penghilangan angka kematian karena kesalahan input data. Mufida khawatir, jika ke depan ada kesalahan lain dalam input data, semua indikator penanganan Covid-19 berpeluang dihilangkan.
Baca Juga: 30 Link Twibbon HUT ke-76 RI Untuk Meriahkan Hari Kemerdekaan dan Cara Pakainya