kievskiy.org

Bertemu Jokowi, Tetap Ada Dua Kubu Dalam Tubuh PPP

MENTERI Sekretaris Negara Pratikno memberi keterangan mengenai pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemerintah berharap partai politik melakukan konsolidasi internal partai dan menciptakan demokrasi yang teduh dan kondusif demi percepatan pembangunan.*
MENTERI Sekretaris Negara Pratikno memberi keterangan mengenai pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemerintah berharap partai politik melakukan konsolidasi internal partai dan menciptakan demokrasi yang teduh dan kondusif demi percepatan pembangunan.*

JAKARTA, (PRLM).- Walaupun sudah bertemu Presiden RI Joko Widodo, tetap saja ada dua kubu dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kubu Romahurmuziy yang datang bersama mahkamah partai dan majelis pertimbangan partai menyuarakan muktamar islah karena memandang tidak ada kepengurusan yang sah. Sedangkan Kubu Djan Faridz meyakini tidak ada istilah muktamar islah dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP karena Mahkamah Agung memberi pengesahan atas kepengurusan Muktamar Jakarta. Kedua kubu itu ditemui presiden secara terpisah. Dia pertama menemui Romahurmuziy lalu bertemu Djan Faridz. Waktu pertemuan yang berdekatan dan ada pula saat menunggu presiden yang masih memiliki agenda kegiatan membuat Romahurmuziy dan Djan sempat harus menunggu. Sehingga keduanya pun bertemu dan bicara di ruang tunggu. Tetap saja, tidak ada kesepakatan. Padahal Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mendampingi presiden dalam pertemuan itu sudah menyampaikan harapan presiden ada konsolidasi internal partai politik. Mengingat tahun ini disebut sebagai tahun percepatan pembangunan, Pratikno mengatakan pemerintah membutuhkan struktur politik yang mendukung demokrasi yang teduh dan kondusif demi pembangunan. "Seperti halnya kemarin (dengan Partai Golkar), hari ini Pak Presiden mengundang tokoh-tokoh senior PPP baik dari Romahurmuziy dan Djan Faridz, intinya kita harus bangun demokrasi yang teduh, sehat agar partai juga harus demokratis, karena demokrasi negara tidak mungkin jalan tanpa ada partai yang demokratis,"kata Pratikno. Impian itu tampaknya tidak bisa langsung terwujud karena dua kubu masih punya pandangan masing-masing soal islah. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Zarkasih Nur mengatakan tidak ada jalan lain untuk PPP selain islah. Sekalipun Djan, saat bertemu di ruang tunggu belum menyetujui hal itu, Zarkasih mengatakan hal itu hanya soal waktu. Muktamar islah itu rencananya diadakan selambat-lambatnya dalam 2 kali 14 hari. Emron Pangkapi yang ditetapkan majelis pertimbangan partai sebagai Plt Ketua Umum PPP akan bertanggung jawab atas muktamar islah yang rencananya akan diselenggarakan di Jakarta itu. Dalam muktamar akan dilakukan islah serta pemilihan ketua baru yang akan dilakukan secara aklamasi. Emron mengatakan PPP menyadari tidak ada yang diuntungkan dalam konflik selama sekitar 1,5 tahun belakangan ini. Apalagi konflik itu tetap berujung pada tidak adanya kepengurusan yang sah. "Muktamar PPP yang di Surabaya yang semula dinyatakan keabsahannya, tapi pada 7 Januari 2016 lalu dinyatakan dicabut, muktamar Jakarta yang yang melahirkan pimpinan Djan Faridz, berdasarkan sidang mahkamah partai tidak memenuhi kaidah muktamar, karena itu, muktamar Jakarta pun sampai hari ini tidak dapat pengesahan dari kementerian hukum dan HAM.," kata Emron. Emron mengatakan rencana muktamar itu sudah mendapat restu dari presiden. Tidak hanya Emron yang klaim dapat dukungan dari Jokowi. Djan pun klaim Jokowi akan mengundang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membicarakan pengesahan kepengurusan Muktamar Jakarta. "Saya tinggal menunggu kabar baik dari menkumham untuk keluarnya pengesahan Muktamar Jakarta," kata Djan percaya diri. Dia menjelaskan selama ini pun mahkamah partai tidak pernah mengatakan muktamar Jakarta tidak sesuai AD/ART. Jika tidak sesuai AD/ART, menurutnya MA tidak akan memberi pengesahan. Lembaran keputusan MA itu pun sudah diserahkan Djan pada presiden. Melihat kenyataan itu, Djan membantah tidak ada solusi perdamaian dua kubu. Dia mengatakan bersedia menerima Romahurmuziy dalam kepengurusan PPP. Dia juga terbuka bertemu Romahurmuziy membicarakan hal itu. Jika perlu, dia juga mau datang menemui Romahurmuziy. "Dia maunya di mana boleh, asal jangan ketua umum. Ketua umum kan sudah ada dari muktamar yang sah, keputusan MA sudah selesai. Sekjen boleh, semuanya boleh, apa saja boleh. Tuh, kurang baik apa saya," kata Djan. Dia juga memastikan posisi PPP akan tetap mendukung pemerintahan ke depan. Romahurmuziy mengatakan kehadirannya datang bersama mahkamah partai karena ingin agar mahkamah partai yang menjelaskan soal tidak adanya kepengurusan yang sah dalam tubuh PPP saat ini. "Kalau yang menyampaikan saya tentu tidak pas. Ke depan tidak ada solusi lain selain mukhtamar islah," katanya. Wakil Ketua Mahkamah Partai Mukhtar Aziz mengatakan sebenarnya setelah dua kepengurusan ditolak pemerintah, maka tidak ada lagi kepengurusan PPP . Sehingga mahkamah partai mendoronga mukhtamar islah agar dua kubu itu damai. "Saling legawalah. Dua-duanya sudah kalah dan tidak ada harapan atas sikap lama," kata Mukhtar. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah dalam hal ini presiden bukan dalam posisi ingin membantu menyelesaikan konflik internal partai politik. Hal itu menurutnya bukan kewenangan pemerintah. Dia mengatakan partai harus menyelesaikan masalah internalnya masing-masing agar kementerian hukum dan HAM bisa mengeluarkan surat keputusan atas kepengurusan yang sah. (Arie C. Meliala/A-89)***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat