kievskiy.org

Hitung-hitungan Sri Mulyani, Indonesia Optimistis Bisa Bayar Utang yang Terus Membengkak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menkeu Sri Mulyani mengaku utang negara yang melonjak sejak Pandemi Covid-19 ini bisa terlunasi dengan memungut pajak dari masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menkeu Sri Mulyani mengaku utang negara yang melonjak sejak Pandemi Covid-19 ini bisa terlunasi dengan memungut pajak dari masyarakat. /ANTARA FOTO/Nova Wahyudi.

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia yang memiliki utang menggunung ini diakui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Meski begitu, menteri yang akrab disapa Ani ini optimistis bisa membayarnya.

Akan tetapi secara pasti, Ani belum mengkalkulasi kapan utang yang terus membengkan ini bisa terlunasi rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ani mengatakan, utang Indonesia bisa terlunasi dengan memungut pajak dari masyarakat.

Dengan seperti itu mantan menteri SBY yakin, utang negara yang melonjak sejak Pandemi Covid-19 ini bisa terlunasi. Kata dia, pengumpulan pajak dari masyarakat harus segera dikumpulkan demi mengurangi utang negara.

Baca Juga: Ada Ancaman ISIS, AS Percepat Evakuasi Warga Afghanistan Hingga Akhir Agustus 2021

Jelas Ani, penarikan utang ini perlu dilakukan untuk menutupi kekurangan APBN yang angkanya melonjak hingga 6,09 persen saat wabah Covid-19 melanda. Dia mengakui, kondisi saat ini memaksa negara menambah utang, meski fakta lain terungkap penerimaan pajak merosot hingga -14,7 persen tahun 2020.

"Penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang," kata Sri Mulyani dalam webinar Pajak Bertutur pada Rabu 25 Agustus 2021.

"Namun kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan," tutur Anin menambahkan.

Baca Juga: Tinjau Lokasi Vaksin, Sandiaga Uno Dapat Cerita Tak Terduga dari Lansia

Penarikan utang dilakukan kata Ani, agar pemerintah tak menunggu dan berpangku tangan di saat penerimaan negara malah menurun.

Jelas Ani, pemasukan yang terjadi selama Pandemi Covid-19 ini difokuskan pada perlindungan sosial hingga insentif dunia usaha. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat