PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengkritik kerumitan administrasi yang diterapkan pemerintah, khususnya di Kementerian Kesehatan, terkait masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
Mantan Wakil Presiden itu mengatakan telah menyampaikan kritikannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar tidak memperumit masyarakat mendapatkan vaksin sehingga dapat mempercepat program vaksinasi nasional.
"Saya sudah menyampaikan kepada Menteri (Budi Gunadi Sadikin) bahwa yang menyebabkan keterlambatan vaksinasi Covid-19 karena terlalu ribet administrasinya," kata Jusuf Kalla saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Gedung Nindya Karya Jakarta, Minggu, 29 Agustus 2021, dikutip dari Antara.
JK meminta Menkes untuk mengacu kepada beberapa negara yang memudahkan warga mendapatkan vaksin Covid-19 hanya membawa kartu identitas.
"Coba lihat di luar negeri, orang cukup datang saja, bawa kartu langsung disuntik. Kalau kita harus daftar online dulu, kemudian dicek, lalu direkap, setelah itu dipanggil. Itu memakan waktu," kata dia.
Menurut Jusuf Kalla, kerumitan administrasi pendaftaran tersebut menyebabkan vaksinasi Covid-19 di Indonesia mengalami keterlambatan.
Ia menyebutkan, pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin Covid-19 per hari sebesar 1.000.000 dosis. Namun realisasi pencapaiannya hanya separuhnya atau sekitar 500.000 dosis per hari.
Baca Juga: Ogah Pakai Uang Hasil Syuting Ikatan Cinta, Amanda Manopo Pilih 'Buang' Uangnya ke Hal Tak Terduga
Oleh karena itu, JK meminta pemerintah untuk membuat sistem pendaftaran vaksin Covid-19 yang sederhana dan mudah, tanpa harus menyertakan banyak persyaratan.