PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah elemen masyarakat dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Lembaga pegiat hukum dan demokrasi serta kelestarian lingkungan menyampaikan somasi terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait rendahnya jumlah warga yang vaksin dan keterbatasan pasokannya di daerah.
Mereka juga menuntut pemerintah membuka daftar penerima vaksin III/booster yang ditengarai justru dipakai pejabat pemerintah.
"Vaksinasi Indonesia saat masih menunjukkan angka yang rendah. Jumlah sasaran vaksinasi yang ditetapkan pemerintah adalah 208.265.720. Pelaksanaan vaksinasi sudah dilakukan selama hampir sepuluh bulan, namun penerima dosis pertama baru berjumlah 52.011.981 warga (24,97%). Sedangkan penerima dosis kedua berjumlah 25.529.986 warga (12,26%)," kata Muhamad Isnur dalam keterangan tertulis bersama yang diterima pada Senin 30 Agustus 2021.
Saat ini, vaksinasi di beberapa daerah terpaksa terhenti karena keterbatasan vaksin, bahkan di beberapa daerah kehabisan stok.
Baca Juga: Jokowi Beri Wakil Menteri Uang Penghargaan hingga Rp580.454.000
Berikut data beberapa daerah yang menjadi contoh sulit dan habisnya vaksin. Salah satu contoh kasusnya terjadi di Jawa Barat.
"Sasaran masyarakat yang divaksinasi di Jabar mencapai 37.907.814. Total jumlah penduduk di Jabar mencapai 50 juta.
Dari jumlah sasaran itu yang sudah menerima vaksinasi dosis pertama baru 13,52%. Sedangkan yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua ada 6,13%," ucapnya.
Ketersediaan vaksin yang terbatas juga disalurkan tidak secara setara sehingga bertentangan dengan panduan Strategic Advisory Group Expert WHO dan memiliki konflik kepentingan.