PIKIRAN RAKYAT - Dalam kondisi saat ini, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan penanganan pandemi Covid-19, bahkan banyak dari mereka yang gugur akibat virus mematikan tersebut.
Namun, di tengah upaya penanganan tersebut banyak tenaga kesehatan atau nakes yang masih belum menerima insentif, ada pula yang menunggak belum dibayarkan.
Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah menegur 10 bupati-wali kota yang masih belum membayarkan insentif tenaga kesehatan.
Hal itu disampaikan stafsus Mendagri Kastorius Sinaga dalam keterangannya lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021.
Baca Juga: Viral Ragil Mahardika Pamer Kemesraan Bersama Suami di Jerman, Sang Ibu: Pulang Tinggal Kuku...
Dia mengatakan realisasi pos belanja insentif tenaga kerja kesehatan daerah (Innakesda), merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito dalam memonitor realisasi belanja APBD.
“Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8 persen dana alokasi umum (DAU) dan DBH (dana bagi hasil) tahun anggaran 2021 ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah,” katanya.
Kastorius Sinaga menyampaikan bahwa, artinya faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda. Akan tetapi, hasil pemantauan rutin Kemendagri, yang datanya telah cek kembali ke data Kemenkeu dan Kemenkes, masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan Innakesda.
Bahkan dia mengatakan, di beberapa daerah yang termasuk PPKM level 4, di mana penyebaran Covid-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh kepala daerah.