PIKIRAN RAKYAT - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa sampai juli 2021 ada realisasi impor beras sebanyak 41.600 Ton yakni senilai 18 juta US dollar.
Padahal diketahui kondisi harga gabah pada Maret hingga Juni itu hanya Rp3.500-Rp4.000 per kg, tentunya membuat petani menjerit karena rugi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan Riyono, mengatakan jika itu benar, maka hal itu telah menyalahi aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan impor beras tahun ini.
"Kontroversi impor beras 1.5 juta ton di bulan Mei-Juni disaat petani panen raya di respons oleh Presiden bahwa tidak akan ada impor, tapi faktanya kok jadi begini?" kata Riyono.
Baca Juga: Viral Ragil Mahardika Pamer Kemesraan Bersama Suami di Jerman, Sang Ibu: Pulang Tinggal Kuku...
Menurut Riyono, dengan adanya laporan tersebut makin menunjukkan manajemen dan politik pangan nasional yang semakin tidak jelas. Inkoordinasi antarlembaga dalam pemerintahan yang simpang siur membuat kebijakan jadi bias siapa yang akan bertanggung jawab.
"Akibatnya rakyat yang menjadi korban, bilang impor ditiadakan, tapi ternyata ada juga kegiatan impor, imbasnya harga gabah petani hancur," tutur Riyono.
Kondisi perberasan nasional, kata dia, tercatat melalui BPS yakni produksi padi mencapai 54.65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0.08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54.60 juta ton.
Kemudian, apabila dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31.33 juta ton. Menurutnya realisasi ini naik tipis 0.07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31.31 juta ton. Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021.
Baca Juga: Beras Impor 2018 Masih Ada di Bulog, Buwas: Itu Dijual Murah