kievskiy.org

APD Siap Kawal Pilkada Jakarta

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta diprediksi terus memanas.*
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta diprediksi terus memanas.*

JAKARTA, (PR).- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta diprediksi terus memanas dan penuh persaingan. Untuk mengawal proses pemilihan agar jauh dari praktek kotor untuk menjegal salah satu calon, para advokat siap mendeklarasikan Advokat Pengawal Demokrasi (APD). Ketua APD Otto Hasibuan mengatakan, proses kriminalisasi terhadap calon kepala daerah sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, APD meminta semua pihak untuk tidak melakukan praktik kotor tersebut di DKI. "Kita prihatin di setiap pilkada sering kali calon yang terlihat baik dan menonjol kerap menjadi korban praktek kriminalisasi sehingga yang bersangkutan tidak bisa maju sebagai calon kepala daerah. Ini jangan sampai terjadi di DKI karena ibukota merupakan barometer Indonesia," tegas Otto di Jakarta, Jumat, 18 Maret 2016. Otto yang juga Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menilai, untuk mencegah kriminalisasi terhadap calon maka aparat penegak hukum harus netral dan mempercepat proses penetapan status terhadap calon kepala daerah yang dilaporkan kepada mereka. Hal itu seperti, apakah calon yang bersangkutan bersalah atau tidak sehingga tidak menjadi bahan pemberitaan yang tidak jelas ujungnya seperti kasus dugaan penyelewengan di RS Sumber Waras. "KPK harusnya secepatnya mengeluarkan pernyataan resmi apakah kasus Sumber Waras ada unsur korupsi atau tidak. Hal ini perlu untuk menghindari adanya kriminalisi terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kalau salah nyatakan salah kalau tidak ya dibilang tidak jangan dibiarkan mengambang," tegasnya. Dia mengingatkan agar KPK jangan takut dan jangan mau ditekan–tekan oleh pihak manapun. "Jadi kalau kasusnya tidak ada bukti segera tutup," katanya. Menurutnya, APD sendiri siap membela Ahok jika ditemukan adanya proses kriminalisasi terhadap pencalonannya. "Ada ratusan advokat yang siap bela Ahok jika di kriminalisasi. Kita ini proses pilkada berjalan demokratis jangan ada penjegalan lewat jalur hukum," tambah Otto. Guru besar yang juga pengajar pada Fakultas Hukum UGM ini juga menilai wacana untuk menaikkan syarat calon kepala daerah perseorangan merupakan upaya untuk menjegal calon perseorangan. Oleh karenanya, Otto mengajak masyarakat terus mengkritisi setiap upaya penjegalan oleh pihak manapun. "Jika ada Parpol yang berupaya melakukan penjegalan niscaya mereka akan semakin tidak dipercaya rakyat. Parpol seharusnya belajar kenapa rakyat mulai tidak mempercayai bukan malah membuat langkah yang menjauh dari rakyat," lanjutnya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat