JAKARTA, (PR).- Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi menilai, tak semua nama yang ada di dokumen Panama Papers melakukan transaksi ilegal.
Hal itu menjadi kontroversi karena banyak dari catatan tersebut disamarkan dan tak terpotret dengan baik dalam neraca ekonomi, sehingga sangat memungkinkan adanya upaya-upaya melanggar hukum yang dilakukan oleh nama-nama yang tercantum dalam dokumen tersebut.
"Yang legal pun menjadi seperti ilegal karena disamarkan tadi," kata Acu melalui sambungan telepon kepada "PR", Rabu, 6 April 2016.
Menurut Acuviarta, indikasi kuat yang saat ini mengemuka adalah adanya upaya pengemplangan pajak. Padahal jika dilihat dari sisi ekonomi, imbas dari hal-hal seperti ini sangat besar pada pertumbuhan ekonomi nasional mengingat Indonesia pun dalam beberapa tahun terakhir banyak pendapatan pajak yang tidak tercapai.
"Begitu pun dari sisi investasi. Indonesia masih memerlukan banyak penanaman investasi, sehingga sangat potensial jika aset-aset para pengusaha ini seharusnya ditanamkan di Indonesia," ucapnya.
Acu menambahkan, meski belum menjadi sebuah kasus, terkuaknya skandal ini tetap harus ditelusuri dengan baik. Pemerintah, hendaknya bisa mengonfirmasi lembaga-lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak atau Bank Indonesia mengingat ada juga sejumah bank besar yang beroperasi di Indonesia yang namanya tercatat dalam dokumen tersebut.
"Dokumen Panama Paper ini jadi pendahuluan. Ceritanya masih panjang. Akan semakin terbuka kasus-kasus lain ketika ini ditelusuri," ucapnya.***