PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Daerah diminta aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait sinkronisasi data agar semakin interoperable. Hal ini bertujuan mencegah kesalahan data di masa mendatang.
Perlu dilakukannya kualitas pencatatan dan pelaporan kasus Covid-19 menjadi objek pemahaman dan perbaikan berkelanjutan, mengingat data adalah aspek krusial dalam mengambil keputusan.
Umumnya, selama masa migrasi data, ditemukan perubahan kondisi, misalnya angka kasus aktif yang berubah, yaitu apakah pasien sudah sembuh atau meninggal.
"Pemda harus berkoordinasi aktif untuk mensinkronisasi kan segera. Dengan harapan data akan semakin interoperable dan mencegah hal yang sama terjadi di masa mendatang," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.
Baca Juga: Satgas Penanganan Covid-19 Bandung Barat Kecolongan, Objek Wisata Sudah Beroperasi Lagi
Wiku Adisasmito turut memberikan apresiasi kepada Kota Depok yang telah berupaya mensinkronisasi dan dimohon kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk segera mengikuti langkahnya.
"Saya apresiasi kepada Depok yang telah berupaya mensinkronisasi dan dimohon kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk segera mengikuti langkah Depok dan semoga tidak ada lagi laporan data yang berbeda antara pusat-daerah kedepannya," tuturnya.
Dilanisr Pikiran-Rakyat.com dari covid19.go.id pada Minggu, 12 September 2021, ia menjelaskan bahwa selama sepekan, Depok dapat mensinkronisasi setidaknya 17.000 kasus Covid-19.
Selain itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebutkan bahwa saat ini, pemerintah terus berupaya memperbanyak stok vaksin demi memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional.