PIKIRAN RAKYAT – Jika sebelumnya PKS menentang keras Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, maka kali ini PKS menentang rencana penataan ruang kerja dan ruang rapat.
Pasalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) berencana melakukan penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A Kemendikbudristek dengan total anggaran mencapai Rp6,5 miliar.
Berdasarkan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pagu anggaran untuk renovasi mencapai Rp6,5 Miliar, sementara Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp5.391.858.505.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR Mustafa Kamal meminta Mendikbudristek menunda renovasi tersebut karena bukan prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa pandemi Covid-19.
Ia menegaskan bahwa Mendikbudristek seharusnya fokus mencari terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak bangsa.
“Renovasi ruangan dengan anggaran sebesar itu bukan prioritas saat ini. Seharusnya Mendikbudristek lebih fokus mencari terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak bangsa,” kata Mustafa Kamal.
Politisi PKS tersebut meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk menjadi pelopor dalam kepekaan menghadapi krisis di pemerintahan dengan mengalihkan anggaran yang tidak prioritas untuk difokuskan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) yang sampai saat ini masih banyak belum mendapatkan listrik.
Baca Juga: Diusir dan Diteror Warga, Finalis Miss Earth Indonesia Lirabica: Saya Cuma Bisa Nangis
“Pemerintah seharusnya lebih berempati kepada rakyat. Dari data yang Kemendikbud sampaikan saja, terdapat 30 persen dari sekitar 40.000 Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum memiliki akses listrik dan dari sekolah-sekolah yang memiliki akses listrik banyak yang memiliki daya kecil di bawah 1.300 watt,” katanya.