PIKIRAN RAKYAT - Kondisi pandemi tentunya sangat berdampak pada kondisi kehidupan masyarakat, bahkan belakangan ini muncul beragam cara kritikan yang disampaikan masyarakat atas kebijakan pemerintah maupun cara kerja wakil rakyat.
Merespon hal itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintah saat ini masih sangat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat.
Hal itu disampaikan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 15 September 2021.
Fatia mengatakan, hal itu terlihat dari sejumlah kasus upaya pembungkaman atau pembatasan kebebasan berekspresi sepanjang tahun 2021.
Baca Juga: Baru Bahagia Pindah ke AS, Maia Estianty Umumkan Idap Penyakit Langka yang Tak Bisa Sembuh
"Pemerintahan Joko Widodo masih alergi dengan kritikan-kritikan yang disampaikan oleh warganya," kata Fatia Maulidiyanti.
Selain itu, Fatia menuturkan berdasarkan catatan yang dikumpulkan KontraS, mencatat sejak Januari, sedikitnya ada 26 kasus yang merupakan bagian dari pembatasan kebebasan berekspresi.
Dalam hal ini, Fatia juga merinci kasus-kasus tersebut yakni penghapusan mural, perburuan pelaku dokumentasi, persekusi pembuat konten, penangkapan terkait UU ITE, dan penangkapan kritik kebijakan PPKM.
Bahkan yang tak luput yakni kasus penangkapan pada beberapa orang, yang membentangkan poster guna menyampaikan aspirasinya di depan presiden Jokowi.