PIKIRAN RAKYAT - Kabid Tani dan Nelayan di DPP Partai Keadilan Sosial (PKS), Riyono menyoroti kabar yang disampaikan oleh Bakamla, tentang ribuan kapal China bahkan Vietnam yang mencuri ikan di laut Natuna Utara dan kawal oleh kapal pengamanan atau coast guard.
Hal itu juga membuat mereka leluasa mencuri ikan di teritorial Indonesia. Riyono menyebut potensi kerugian pencurian ikan oleh ribuan kapal ikan cina bernilai triliunan setiap tahun, atau bahkan bisa kisaran 10 hingga 20 Triliun.
Menurut Riyono, kegagahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat unjuk kekuatan bersama TNI AL di Laut Natuna beberapa waktu lalu, sekarang terbongkar bahwa Bakamla dan semua perangkat pengamanan laut tidak mampu melindungi lautan kita.
"Sangat ironis kondisi pengamanan laut kita, Bakamla sangat terbatas dalam mengamankan laut dan sumber daya ikannya karena keterbatasan anggaran. Kapal terbatas dan sering kekurangan BBM untuk operasi," kata Riyono.
Politisi PKS itu juga menjelaskan kasus keterbatasan operasi Bakamla dan juga TNI AL terhadap keamanan laut bukan kali ini saja terjadi.
Ada keluhan Bakamla sampai kekurangan BBM serta keberanian kapal Vietnam yang 'melawan' kapal Bakamla sering terjadi.
"Presiden harusnya memprioritaskan anggaran pengamanan laut dan SDI kita, tapi faktanya anggaran Bakamla 2022 juga akan dikurangi. Kenapa ini terjadi? Komitmen Presiden dipertanyakan," ujar Riyono.
Dia menyampaikan, berdasarkan catatan DFW kasus illegal fishing dan pelanggaran teritorial di Laut Natuna Utara sampai oktober 2020 terjadi 31 kasus.