PIKIRAN RAKYAT - Sebuah laporan intelijen mengungkapkan pemerintah Australia memiliki bukti kuat bahwa militer Indonesia menembakkan peluru tajam tanpa pandang bulu ke sekelompok demonstran Papua Barat yang tidak bersenjata di pulau Biak pada 6 Juli 1998.
Peristiwa tersebut dikenal sebagai Tragedi Biak Berdarah. Biak berdarah merupakan salah satu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Saat itu militer yang seharusnya menjadi garda depan pelindung masyarakat, justru membunuh masyarakat, dikutip dari komnasham.go.id, Selasa, 21 September 2021.
Menurut The Guardian yang menerima laporan intelijen itu, kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan pengusutan tragedi Biak itu saat ini berada di tangan pemerintah Australia karena sudah mengetahui kekejaman militer Indonesia.
Baca Juga: Rocky Gerung vs PT Sentul City, Fadli Zon Sebut Fenomena Puncak Gunung Es
Meskipun ada seruan yang konsisten untuk penyelidikan independen terhadap pembantaian Biak, Australia tidak membagikan buktinya kepada dunia.
Laporan intelijen juga menunjukkan orang Papua Barat secara diam-diam menyerahkan bukti foto kekejaman kepada petugas intelijen Australia, meski ada risiko besar bagi keselamatan mereka sendiri.
Film ini didistribusikan ke pertahanan, tetapi tidak pernah diusut. Tampaknya bukti foto itu telah dihancurkan pada tahun 2014.
"Jika Pertahanan menghancurkan bukti foto dari dugaan pelanggaran maka itu tidak masuk akal dan harus ada tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan tentang bagaimana bukti pelanggaran hak asasi manusia ditangani,” kata Pearson kepada The Guardian.
Baca Juga: Target Indonesia untuk Capai Herd Immunity di Akhir Desember 2021 Disebut Tak Mungkin Terwujud
“Setiap bukti dugaan pembantaian harus dikumpulkan dan dilestarikan. Mengapa tidak dikirim ke Kantor Hak Asasi Manusia PBB jika Australia tidak akan menindaklanjutinya," katanya.