JAKARTA, (PR).- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo menyatakan prihatin karena banyak Kepala Daerah kena kasus korupsi dalam pengadaan barang atau jasa. Ia berharap semua kepala daerah dapat menyadari proses pengadaan adalah hal penting, jangan sampai ketika sudah terjerat kasus hukum mereka semua baru sadar. "Jadi reformis atau tidaknya suatu daerah, reformis atau tidaknya seorang kepala daerah itu akan tercermin dari bagaimana daerah atau kepala daerah itu meng-handle pengadaannya. semakin transparan pengadaannya, maka kedua hal itu akan semakin reformis," kata Agus Prabowo dalam acara Temu Nasional Pengadaan Barang dan Jasa 2016 dengan tema "Reformasi Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Bebas Intervensi" di Jakarta, Jumat 28 Oktober 2016. Dikatakan, banyak kepala daerah yang tersandung hukum, terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi. Salah satu wujud praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang paling banyak dilakukan adalah penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Pada pengadaan barang dan jasa, modus korupsi yang sering ditemukan antara lain pengadaan fiktif, kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, spesifikasi barang/jasa tidak sesuai kontrak, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan dan pemahalan harga (mark up). Ia pun menghimbau agar setiap kepala daerah tidak melakukan intervensi terkait penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa juga semestinya bisa terbebas dari intervensi siapapun, termasuk Kepala daerahnya. Meskipun belum optimalnya perlindungan hukum untuk panitia barang dan jasa agar terbebas dari intervensi pihak manapun, Agus menghimbau agar setiap panitia penyelenggara pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog ataupun e-purchasing dalam prosesnya. Menurutnya, dalam mengatasi masalah perlindungan hukum, kalau pendekatannya legalitas tentunya cukup rumit dan melelahkan. Jadi harus melalui pendekatan dengan cara lain, yakni pendekatan dengan menggunakan sistem. "Memang masalah hukum ini kerap terjadi atau sering diganggu kalau kasusnya itu lelang. setiap kali lelang risikonya pasti digerecokin. LKPP pun mengalami hal yang sama, tapi kalau kita pakai sistem yakni e-katalog atau dengan e-purchasing, yang gerecokin ini akan sulit masuknya. Jadi kalau pakai istem apanya yang mau diganggu, barangnya sudah ada, harganya sudah terbuka, penyedianya sudah siap, kita tinggal klik saja, jadi gunakanlah sistem ini," ujarnya. Sepanjang periode Januari-Mei 2016, tercatat 13.527 paket pengadaan dengan nilai transaksi lebih dari Rp 9 triliun dilakukan melalui e-purchasing. Angka ini dipercaya akan bertambah seiring dengan proses belanja pemerintah. Sebagai catatan, total belanja pemerintah melalui e-purchasing tahun 2015 adalah Rp31 triliun. Agus juga menegaskan bahwa dengan menggunakan sistem akan mengatasi masalah perlindungan hukum yang belum memadai dalam kasus pengadaan barang/jasa pemerintah. Kepala LKPP juga menganjurkan agar di setiap daerah dibentuk badan yang akan menjadi kepanjangan tangan LKPP sehingga kinerja pengadaan barang dan jasa di daerah menjadi optimal. "Memang sebaiknya punya satuan kerja (satker) di daerah, kami juga memang berpikir seperti itu, tetapi kan perlu persiapan. Kalau sudah ada badan atau satker di daerah, si badan itu nanti bisa bermetamorfosa, berevolusi menjadi oragannya LKPP di daerah," kata Agus. Meski masih ada Kepala Daerah yang melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, tambah Agus, kecenderungan intervensi saat ini cenderung menurun, terutama di daerah atau Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Unit Layanan Pengadaan yang permananen. "Kita lihat contohnya, kota Surabaya, Pemprov DKI, mereka sudah lebih baik dalam sistem pengadaannya. nah, LKPP ingin semua daerah menerapkan hal ini, dengan membuat badan atau unit layanan pengadaan yang bisa menjadi kepanjangan tangan dari LKPP," ujarnya.***
Memprihatinkan, Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi Akibat Hal Ini
![](https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/image/2016/10/pegadaian.jpg)
Terkini Lainnya
Tags
LKPP
e-Katalog
pengadaan barang/jasa
Artikel Pilihan
Terkini
Kaesang Tegaskan Ia Berbeda dengan Anies: Teman-teman Semua Saya Kira Sudah Tahu
Syarat dan Ketentuan Konser Bruno Mars di Jakarta, Hati-Hati Tak Bisa Masuk Venue
AHY Bongkar Isi Obrolan Prabowo dengan Petinggi Koalisi Indonesia Maju, tentang Apa?
Kaesang Jawab Celetukan Warga Soal Pilkada saat Sholat Jumat di Masjid Muhammadiyah
Apakah Istana Rayakan Ulang Tahun Jokowi yang ke-63? Terbongkar Kebiasaan Presiden
Polling Pikiran Rakyat
Terpopuler
Prediksi Skor AS Roma vs FK Kosice, Dilengkapi Starting Line-up Pemain
Sandiaga Uno Khawatirkan Kekuatan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar: Rekam Jejak Baik, Survei Unggul
HUT ke-60 Wanadri, Gelar Bandung Joy Riding Jelajah Nusantara Gowes hingga 5.000 Km ke IKN
Produsen Roti Aoka Bantah Pakai Pengawet Kosmetik: Kami Kantongi Izin Edar, dan Aman bagi Kesehatan
Jusuf Kalla: Masjid Harus Bisa Memakmurkan Jemaah, Tak Melulu Dimakmurkan Jemaah
LDII Kota Bandung dan Pemerintah Sinergi Tangani Judi Online dalam FGD Road to Musda VIII
Pihak Roti Aoka Bantah Isu Kandungan Bahan Kosmetik Berbahaya, Sebut Ada Persaingan Kotor
Sodium Dehydroacetate Ternyata Bisa untuk Roti, Viral Gegara Disebut Bahan Berbahaya dalam Roti Aoka
Anak dan Menantu Jokowi Maju Pilkada 2024, Mahfud MD Singgung soal Moral
Apa Itu Sodium Dehydroacetate? Kandungan yang Diduga Ada di Roti Aoka dan Jadi Viral
Berita Pilgub
Partai Pengusung Anies Nyatakan Dukungan ke Putra Jokowi jika Maju Pilkada Jateng
Ansar Ahmad Tunggu Keputusan Golkar dan Gerindra Terkait Calon Wakilnya di Pilgub Kepri 2024
Kerja Mati-matian Agar Bupati Dipegang PKB, Begini Curhatan Plt Bupati Subandi Jelang Pilkada Sidoarjo 2024
Perbandingan Jumlah Harta Kekayaan Al Haris dan Romi Hariyanto, Dua Calon Gubernur Jambi 2024
Namanya Dikait-kaitkan dengan Pilgub Jabar, Sandiaga Uno Akui Lebih PD Maju di Jakarta
Pikiran Rakyat Media Network
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor 999/DP-Verifikasi/K/V/2022