JAKARTA, (PR).- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo menyatakan prihatin karena banyak Kepala Daerah kena kasus korupsi dalam pengadaan barang atau jasa. Ia berharap semua kepala daerah dapat menyadari proses pengadaan adalah hal penting, jangan sampai ketika sudah terjerat kasus hukum mereka semua baru sadar. "Jadi reformis atau tidaknya suatu daerah, reformis atau tidaknya seorang kepala daerah itu akan tercermin dari bagaimana daerah atau kepala daerah itu meng-handle pengadaannya. semakin transparan pengadaannya, maka kedua hal itu akan semakin reformis," kata Agus Prabowo dalam acara Temu Nasional Pengadaan Barang dan Jasa 2016 dengan tema "Reformasi Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Bebas Intervensi" di Jakarta, Jumat 28 Oktober 2016. Dikatakan, banyak kepala daerah yang tersandung hukum, terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi. Salah satu wujud praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang paling banyak dilakukan adalah penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Pada pengadaan barang dan jasa, modus korupsi yang sering ditemukan antara lain pengadaan fiktif, kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, spesifikasi barang/jasa tidak sesuai kontrak, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan dan pemahalan harga (mark up). Ia pun menghimbau agar setiap kepala daerah tidak melakukan intervensi terkait penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa juga semestinya bisa terbebas dari intervensi siapapun, termasuk Kepala daerahnya. Meskipun belum optimalnya perlindungan hukum untuk panitia barang dan jasa agar terbebas dari intervensi pihak manapun, Agus menghimbau agar setiap panitia penyelenggara pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog ataupun e-purchasing dalam prosesnya. Menurutnya, dalam mengatasi masalah perlindungan hukum, kalau pendekatannya legalitas tentunya cukup rumit dan melelahkan. Jadi harus melalui pendekatan dengan cara lain, yakni pendekatan dengan menggunakan sistem. "Memang masalah hukum ini kerap terjadi atau sering diganggu kalau kasusnya itu lelang. setiap kali lelang risikonya pasti digerecokin. LKPP pun mengalami hal yang sama, tapi kalau kita pakai sistem yakni e-katalog atau dengan e-purchasing, yang gerecokin ini akan sulit masuknya. Jadi kalau pakai istem apanya yang mau diganggu, barangnya sudah ada, harganya sudah terbuka, penyedianya sudah siap, kita tinggal klik saja, jadi gunakanlah sistem ini," ujarnya. Sepanjang periode Januari-Mei 2016, tercatat 13.527 paket pengadaan dengan nilai transaksi lebih dari Rp 9 triliun dilakukan melalui e-purchasing. Angka ini dipercaya akan bertambah seiring dengan proses belanja pemerintah. Sebagai catatan, total belanja pemerintah melalui e-purchasing tahun 2015 adalah Rp31 triliun. Agus juga menegaskan bahwa dengan menggunakan sistem akan mengatasi masalah perlindungan hukum yang belum memadai dalam kasus pengadaan barang/jasa pemerintah. Kepala LKPP juga menganjurkan agar di setiap daerah dibentuk badan yang akan menjadi kepanjangan tangan LKPP sehingga kinerja pengadaan barang dan jasa di daerah menjadi optimal. "Memang sebaiknya punya satuan kerja (satker) di daerah, kami juga memang berpikir seperti itu, tetapi kan perlu persiapan. Kalau sudah ada badan atau satker di daerah, si badan itu nanti bisa bermetamorfosa, berevolusi menjadi oragannya LKPP di daerah," kata Agus. Meski masih ada Kepala Daerah yang melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, tambah Agus, kecenderungan intervensi saat ini cenderung menurun, terutama di daerah atau Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Unit Layanan Pengadaan yang permananen. "Kita lihat contohnya, kota Surabaya, Pemprov DKI, mereka sudah lebih baik dalam sistem pengadaannya. nah, LKPP ingin semua daerah menerapkan hal ini, dengan membuat badan atau unit layanan pengadaan yang bisa menjadi kepanjangan tangan dari LKPP," ujarnya.***
Memprihatinkan, Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi Akibat Hal Ini
![](https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/image/2016/10/pegadaian.jpg)
Terkini Lainnya
Tags
LKPP
e-Katalog
pengadaan barang/jasa
Artikel Pilihan
Terkini
Gibran Suruh Kaesang Temui Puan Bahas Pilkada Jateng: Jangan di Jakartalah
Jokowi Tak Jadi Pindah ke IKN Juli 2024? Klaim Siap Tinggal Menteri PUPR Tak Terbukti
DPR Singgung Citra Polri Usai Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan: Segera Perbaiki
PKS Ajak PSI Berkoalisi di Pilgub Jakarta 2024: Harapannya Sama-sama Usung Anies-Sohibul
Menteri PANRB Dukung Penguatan Transformasi dalam Musrenbang Polri 2024
Polling Pikiran Rakyat
Terpopuler
Profil Dewi Paramita, Mantan Kekasih Ibrahim Risyad Sebelum Menikah dengan Salshabilla Adriani
Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Batang Jawa Tengah Sore Ini
Prediksi Skor Argentina vs Kanada di Copa America 10 Juli 2024: Kondisi Tim, Head to Head, dan Susunan Pemain
Prediksi Skor Spanyol vs Prancis Euro 10 Juli 2024: Statistik, Head to Head, Susunan Pemain
Ibrahim Risyad Diduga Cinlok dengan Salshabilla Adriani Saat Masih Pacaran dengan Dewi Paramita
Perjalanan Cinta Ibrahim Risyad dan Salshabilla Adriani, Dikabarkan Menikah Hari Ini 7 Juli 2024
Pegi Setiawan Dibebaskan Hari Ini, Hakim: Status Tersangkanya Tidak Sah
Jawaban Polri Setelah Pegi Setiawan Dinyatakan Bebas dan Gugur sebagai Tersangka Kasus Vina Cirebon
11 Program Pemerintah Pakai Singkatan Nyeleneh: Siska Ku Intip, Mas Dedi Memang Jantan, dan Jebol Ya Mas
Indonesia Diguncang Gempa 8 Kali Hari Ini 7 Juli 2024, Paling Kencang di Batang Jateng
Kabar Daerah
Intel TNI Ciduk 3 Pemuda yang Asyik Pesta Sabu, Ada Mobil Jadi Barang Bukti
Hadirkan 4 Narasumber, BGP Kepri Gelar Pelatihan Bagi Guru PKG PJOK Tahun 2024
Pura Geger Beach: Daya Tarik, Rute, dan Harga Tiket Masuk
Bocor Karena Proyek Terowongan, PDAM Surya Sembada Salurkan Air Bersih Melalui Tangki Gratis di Joyoboyo
Teluk Pantai Geger: Daya Tarik, Rute, dan Harga Tiket Masuk
Pikiran Rakyat Media Network
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor 999/DP-Verifikasi/K/V/2022