JAKARTA, (PR).- Pemerintah telah berulang kali tidak memenuhi target pendistribusian e-ktp. Target Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mematok distribusi e-ktp selesai Oktober tahun ini harus benar-benar diupayakan.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, komisi II pada dasarnya menyambut baik target Mendagri itu. Namun pemerintah dikatakannya jangan sekadar membuat target. Tapi, harus benar-benar mewujudkan target tersebut.
Target yang dipasang pemerintah itupun, ujar dia menambahkan, jangan sekadar target perekaman saja. Tapi juga harus masuk ke target pencetakan e-ktp.
"Selama ini pemerintah, dari tahun ke tahun, sudah menargetkan. Tapi, pemerintah sendiri harus teliti dan cermat. Kemarin, ada masalah. Dua kali tendernya gagal," katanya, Senin, 8 Mei 2017.
Dia mengatakan, proses e-ktp pun saat ini luar biasa bermasalah karena tersangkut paut kasus korupsi. Padahal, e-ktp penting untuk pendataan identitas tunggal dari setiap warga negara.
"Masalah pendistribusian e-ktp harus segera disikapi dan diselesaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menargetkan distribusi ktp elektronik tuntas pada Oktober tahun ini. Sebanyak 7,8 juta keping blangko bertahap mulai disebar ke sejumlah daerah yang membutuhkan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dari jumlah blangko itu akan disisihkan sebanyak 4,8 juta keping untuk masyarakat yang sudah melakukan perekaman. Sementara sisanya akan disiapkan sebagai cadangan.
Kesulitan
Menurutnya, cadangan blanko ktp elektronik tersebut untuk penduduk yang ktp elektroniknya mengalami kerusakan atau mereka yang ingin mengganti statusnya serta pindah alamat. Begitu juga ktp elektronik cadangan itu diperuntukkan bagi masyarakat yang baru saja menginjak usia wajib KTP.