PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah dalam hal ini melalui Perpres terbaru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Perpres 93/2021), terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disetujui untuk digunakan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menuai kontra dari sejumlah pihak.
Hal ini juga disampaikan Fraksi PKS, yang menolak dana APBN digunakan untuk mendanai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sebab, menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, ada tiga alasan yang melatari penolakan Fraksinya.
“Pertama, prioritas utama APBN saat ini adalah penanganan Covid dan pemulihan dampaknya bagi rakyat kecil. Beban penanganan covid sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” kata Jazuli.
Baca Juga: Gaji TKA China di Indonesia Dibongkar Faisal Basri: Omong Kosong yang Dikatakan Pak Luhut
Kemudian yang kedua, Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, bentuk inkonsistensi Presiden sendiri karena dulu mengatakan proyek ini murni investasi dan tidak menggunakan dana APBN bahkan sekadar untuk jaminan.
Jazuli mengatakan, konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN yang merupakan hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat.
“Proyek kereta cepat sejak perencanaannya sudah menimbulkan polemik dan dinilai cacat oleh banyak pihak. Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?,” kata Jazuli.
Baca Juga: Jokowi Izinkan Ambil APBN Untuk Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Janji Awal Diungkap
Selain itu, Jazuli juga menyinggung terkait informasi yang dia dapatkan bahwa ternyata dalam proyek ini ada kesalahan dalam perhitungan atau kalkulasi investasi. Dia pun mempertanyakan mengapa kesalahan ini menjadi beban negara melalui APBN.