PIKIRAN RAKYAT – Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis laporan evaluatif terhadap dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin terkait aktor yang paling dominan dalam menggunakan instrumen kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
Menurutnya, aktor yang menggunakan instrumen kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua didominasi oleh institusi Kepolisian dengan 41 kasus, diikuti TNI 17 kasus, dan aparat gabungan TNI atau Polri 10 kasus.
Dari hasil temuan KontraS, motif utama dalam kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan aparat di Papua adalah dugaan relasi pertambangan dengan operasi militer yang dilakukan.
Pengerahan aparat dengan skala besar dan bisnis militer yang terus terjadi ini menandakan gagalnya reformasi institusi TNI pasca-dihapuskannya Dwifungsi saat reformasi.
Baca Juga: KontraS: 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin Demokrasi Perlahan Mati di Tangan Jokowi
“Bisnis militer semacam ini sudah seharusnya segera dihentikan guna menghentikan penyimpangan fungsi TNI dari fungsi pertahanan; membangun institusi yang lebih profesional; menegakan kontrol sipil atas TNI, khususnya kontrol dalam anggaran pertahanan; serta mengurangi distorsi pada ekonomi nasional,” katanya.
Selain itu, seharusnya militer tidak dibenarkan memiliki akses untuk memperoleh dukungan-dukungan keuangan di luar APBN.
Menurutnya, meluasnya ruang militerisme di berbagai sektor tentu akan berimplikasi pada pemeliharaan kekerasan dan menyusutnya ruang kebebasan sipil.
Baca Juga: Remaja Pembegal di Cikarang Bekasi: Sadis saat Beraksi, Menangis saat Ditangkapi
“Jokowi juga menjadi aktor utama keengganan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” katanya yang dikutip dari KontraS, Selasa, 19 Oktober 2021.