PIKIRAN RAKYAT - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) khawatir somasi terhadap warga yang memberi kritik jadi opsi yang cenderung dipilih pejabat pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Sepanjang 2021, Kontras melihat ada semacam pola yang menunjukkan sejumlah pejabat melayangkan somasi dan mengajukan laporan kepada kepolisian terhadap warga yang mengkritik kebijakan publik.
“Kami mencatat, dalam beberapa bulan terakhir, setidaknya terdapat dua somasi yang dilayangkan pejabat publik,” kata Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar saat peluncuran Catatan 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa 19 Oktober 2021.
Ia menerangkan, somasi pertama dilayangkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko terhadap peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftah.
Baca Juga: Rentenir Online Isap Uang Peminjam Seperti Drakula
Somasi kedua dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan terhadap Pendiri Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti.
“Meski berbeda, kedua kasus itu punya pola kurang lebih sama. Keduanya sama-sama dilayangkan pejabat publik yang dekat dengan Presiden. Isunya berkaitan dengan ekonomi politik. Keduanya berujung pada pemolisian dengan gugatan yang diajukan seputar pencemaran nama baik, penghinaan, dan berita bohong.” Demikian isi pernyataan Kontras dalam laporan tertulisnya.
Terkait hal itu, Kontras menegaskan, kritik dari masyarakat merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggara negara.
“Pejabat publik semestinya paham bahwa mereka terikat dengan etika dan kewajiban hukum, yang salah satunya adalah dapat dikritik. Justru, resistensi terhadap kritik mencerminkan wajah pemerintahan yang otoriter, antikritik, dan tidak demokratis,” kata Rivanlee seperti dilaporkan Antara.
Baca Juga: Awasi Tingkah Menyimpang Polisi, Body Camera dan Dashboard Camera Jadi Solusi