JAKARTA, (PR).- Upaya penangkapan yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) disinyalir menjadi gejala senjakala bagi Setya Novanto.
“Namanya sudah disebut secara eksplisit di dalam kasus e-KTP dan semua orang tahu,” kata Muradi, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, melalui telefon, Kamis 16 November 2017.
Menurut dia, saat ini, langkah paling memungkinkan bagi Setya Novanto adalah menjalankan peran di pengadilan untuk membela diri. Walakin, ia mengakui, akan sulit melawan komisi antirasywah.
“Tinggal hak dia menjawab sekarang, di pengadilan akan seperti apa,” tuturnya.
Muradi memprediksi, Setya Novanto akan sulit mempertahankan posisi strategis yang selama ini dipegang. Di internal Partai Golkar, misalnya, mulai muncul beberapa faksi yang menanggapi Setya Novanto yang dinilai kerap menjadi batu ganjalan buat partai berlambang pohon beringin itu. Apalagi, tahun politik sudah menjelang.
“Yang diupayakan sekarang adalah menjaga muruah organisasi. Kekuatan uang—untuk membuat orang lain manut lagi kepada dia—pun sudah enggak bisa jadi pilihan. Politik bersih menjadi harapan Golkar,” ucapnya.
Jusuf Kalla berkata
Beberapa jam setelah Setya Novanto dinyatakan menghilang, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Partai Golkar harus mengganti ketua umum.
”Ya, harus segera. Kalau ketua umum menghilang, bagaimana partainya? Masak partainya hilang juga? Mesti ada pemimpin baru,” ujar politisi senior Partai Golkar tersebut di Jakarta, Kamis 16 November 2017.
Meski demikian, Jusuf Kalla menyerahkan mekanisme pemilihan ketua umum baru sepenuhnya kepada Partai Golkar, baik melalui musyawarah nasional luar biasa atau bukan.