JAKARTA, (PR).- Tiga kementerian menyepakati Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah. Terutama untuk bantuan komoditas telur dan beras.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Sosial menargetkan, tak kurang dari 6.000 BUMDes siap menyalurkan BPNT.
Mendes-PDTT Eko Putro Sandjojo menuturkan, jumlah BUMDes yang sudah terbentuk sebanyak 22.000 unit. Kendati demikian, belum semua bisa mendukung program dari tiga kementerian tersebut. Menurut dia, jumlah BUMDes yang siap menyalurkan BPNT akan terus bertambah pada 2018.
“BUMDes yang tidak memiliki sektor pertanian terutama padi untuk menyalutkan BPNT, berasnya akan disuplai dari Bulog,” ucap Eko setelah menandatangani nota kesepahaman bersama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarni dan Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 5 Desember 2017.
Ia menuturkan, BUMDes dilibatkan dalam program BPNT karena Kemensos menargetkan jumlah penerima manfaat program tersebut bertambah menjadi sebanyak 10 juta keluar. Saat ini, tanpa sokongan BUMDes, Kemensos sudah menyalurkan bantuan tersebut kepada 1,28 juta Keluarga Penermia Manfaat (KPM). “ Ke depan, subsidi-subsidi dari pemerintah juga akan disalurkan lewat BUMDes,” kata Eko.
Rini Soemarno mendukung penuh Kemendes-PDTT dan Kemensos dalam menjalankan program kerjasama tersebut. Ia berharap, bantuan non tunai dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan utama lainnya di luar beras dan telur.
“Dengan mitra BUMDes harapannya daerah di mana ada padi kemungkinan bisa kita langsung adakan penggilingan di sana sekaligus packaging. Sehingga perputaran uang di sana terus meningkat. Mitra BUMDes nanti juga nanti akan dipikirkan untuk beternak telur, sehingga masyarakat bisa dapatkan telur di sana, tidak dari pusat. Sehingga perputaran uang terjadi di daerah, tidak di pusat,” ujarnya.
Jumlah penerima bansos rastra
Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, BPNT bagian dari program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) yang tahun ini telah mensasar sebanyak 15,6 juta KPM. Dari jumlah tersebut, terkonversi sebanyak 1,28 juta menjadi bantuan pangan. Menurut dia, penerima bantuan pangan tersebut pada Januari 2018 mendatang akan bertambah menjadi 10 juta KPM.
“Jadi kalau dulu subsidi, sekarang sudah jadi Bansos. Kalau subsidi penerima bantuan pangan harus membayar Rp 1.600 per kilogram. Untuk 15 kilogram harus membayar Rp24.000. Tapi tahun depan mereka tidak lagi berkewajiban membayar karena telah menjadi Bansos. Itu yang 5,6 juta. Yang 10 juta terkonversi tahun depan berupa pangan menjadi beras dan telur,” terangnya.